Headline.co.id, Batu ~ Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara sedang memperkuat ketahanan infrastruktur sumber daya air di wilayah timur Indonesia. Upaya ini dilakukan dengan membangun sabo dam dan tanggul sungai di Provinsi Maluku Utara pada tahun anggaran 2026. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan kerusakan daerah aliran sungai, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitar sungai.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan pentingnya pembangunan sabo dam untuk menahan material dari hulu sungai yang sering menyebabkan genangan dan kerusakan saat curah hujan tinggi. “Kita akan percepat pembangunan sabo dam dari hulu karena sabo dam mampu menahan tekanan puing kayu, batu, dan pasir,” ujar Menteri Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Proyek ini mencakup pembangunan dua unit sabo dam dan tanggul sungai sepanjang 0,8 kilometer di beberapa lokasi di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pembangunan pengendali sedimen di Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Pulau, Kota Ternate, dengan nilai kontrak sebesar Rp24,61 miliar dan waktu pelaksanaan 266 hari kalender. Selain itu, pembangunan pengendali sedimen juga dilakukan di Sungai Kastela, Kota Ternate, dengan nilai kontrak Rp15 miliar dan waktu pelaksanaan 246 hari kalender.
Di Kabupaten Halmahera Utara, Kementerian PU juga melaksanakan pembangunan tanggul dan perbaikan Sungai Asimiro dengan nilai kontrak sebesar Rp14,72 miliar dan waktu pelaksanaan 261 hari kalender. Secara teknis, sabo dam berfungsi untuk menahan dan mengendalikan sedimen serta material debris seperti kayu, batu, dan pasir dari hulu Sungai Kastela dan Sungai Sasa agar tidak terbawa ke hilir yang dapat menyebabkan pendangkalan dan banjir. Infrastruktur ini juga membantu menstabilkan morfologi sungai serta mengurangi erosi.
Pembangunan tanggul dan pengaman sungai bertujuan untuk mengendalikan aliran air agar tetap berada dalam alur sungai, meningkatkan kapasitas aliran, serta melindungi kawasan permukiman dan infrastruktur dari potensi kerusakan akibat banjir. Diharapkan, pembangunan infrastruktur ini dapat mengurangi risiko kerusakan akibat banjir, menjaga stabilitas morfologi sungai, serta mendukung keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar sungai.
Melalui pembangunan ini, Kementerian PU terus memperkuat ketahanan wilayah di Provinsi Maluku Utara terhadap bencana hidrometeorologi sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
