Headline.co.id, Jambi ~ Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan muda yang adaptif dan kolaboratif guna menghadapi tantangan ekonomi global. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dalam Forum Bisnis Daerah (Forbisda) 2026 yang diselenggarakan oleh BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jambi pada Senin (27/4/2026).
Forum yang mengusung tema Agilitas Bisnis di Era VUCA ini mempertemukan berbagai pihak, termasuk pemerintah, legislatif, pelaku usaha, dan mahasiswa, untuk merumuskan strategi penguatan ekonomi daerah berbasis inovasi dan kolaborasi. Dalam presentasinya yang berjudul “Pengusaha Muda yang Adaptif”, Diza menyoroti potensi bonus demografi di Kota Jambi, di mana dari total 654.194 penduduk, sekitar 47,87 persen atau 313.106 jiwa merupakan generasi Alpha dan Gen Z.
Diza menekankan bahwa potensi ini merupakan peluang besar, namun tanpa kesiapan, bisa menjadi tantangan. Oleh karena itu, generasi muda harus didorong untuk menjadi pengusaha yang adaptif, inovatif, dan mampu membaca perubahan. Menurutnya, kemampuan berkolaborasi adalah kunci untuk bertahan di tengah ketidakpastian global (VUCA), dengan sinergi pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan sebagai fondasi utama dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Diza juga berbagi pengalamannya dalam membangun karier kewirausahaan sejak bergabung dengan HIPMI pada 2012 hingga aktif sebagai pengusaha. Ia menilai HIPMI saat ini menjadi ruang strategis bagi generasi muda dalam mengembangkan usaha, khususnya di sektor UMKM. Dalam kesempatan tersebut, Diza memaparkan sejumlah program unggulan Pemkot Jambi, salah satunya adalah Bantuan Usaha Kelompok Masyarakat (Bank Harkat) sebagai skema permodalan berbasis kelompok. Program ini diharapkan dapat dimanfaatkan generasi muda untuk memperkuat kapasitas usaha dan memperluas akses pembiayaan.
“Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya. Pengusaha muda tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja dan menjaga integritas,” tegas Diza.
Sementara itu, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha, khususnya terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ia mengungkapkan bahwa pemerintah kini telah menghadirkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang memungkinkan UMKM mengakses kredit dengan jaminan sertifikat HKI. “Kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomis tinggi. Untuk pertama kalinya, pembiayaan KUR berbasis HKI disiapkan. Ini peluang besar bagi pengusaha muda,” jelasnya.
Supratman juga menyoroti berbagai program prioritas nasional yang dapat menjadi peluang kolaborasi bagi pelaku usaha, seperti penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan sektor strategis. Melalui Forbisda 2026, diharapkan terbentuk ekosistem kewirausahaan yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan. Sinergi pemerintah dan organisasi pengusaha muda diyakini menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi pembangunan daerah serta kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045.
