Headline.co.id, Banda Aceh ~ Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, melakukan peninjauan langsung terhadap proses pemeriksaan kesehatan calon Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 di Hanggar Helikopter Polda Aceh pada Senin (13/4/2026). Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan sesuai dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH).
Dalam kegiatan tersebut, Kapolda didampingi oleh Waka Polda Aceh, Ari Wahyu Widodo, serta Kabiddokkes Polda Aceh. Hadir pula panitia seleksi, pengawas internal, dan pengawas eksternal untuk menjamin bahwa proses pemeriksaan berlangsung secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kabid Humas Polda Aceh, Joko Krisdiyanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari tahapan seleksi penerimaan anggota Polri, khususnya dalam pemeriksaan kesehatan calon Bintara Polri Tahun Anggaran 2026. “Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh peserta memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan sebagai salah satu syarat utama dalam proses seleksi,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sebanyak 2.012 peserta mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan ini. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama sembilan hari, mulai dari 13 April hingga 22 April 2026. Joko menambahkan bahwa pengawasan yang melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat menjaga integritas proses seleksi sehingga dapat menghasilkan calon anggota Polri yang berkualitas dan profesional.
Ia juga menekankan bahwa seluruh rangkaian seleksi dilaksanakan secara objektif dan transparan, sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan masing-masing. Selain itu, masyarakat dan para peserta diimbau untuk tidak mempercayai calo atau pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam proses seleksi. “Kelulusan menjadi anggota Polri sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan hasil kerja keras peserta sendiri,” tegasnya.
Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menjaga proses penerimaan anggota Polri yang bersih dan bebas dari praktik percaloan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepolisian.
