Headline.co.id, Pekanbaru ~ Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Riau hingga 31 Januari 2026 menunjukkan perbedaan yang mencolok. Belanja negara mengalami peningkatan yang signifikan, sementara pendapatan negara mengalami penurunan akibat menurunnya penerimaan dari kepabeanan dan cukai.
Heni Kartikawati, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, menyatakan bahwa hingga akhir Januari 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.067,07 miliar, mengalami kontraksi sebesar 11,70 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). “Sampai dengan 31 Januari 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.067,07 miliar atau terkontraksi 11,70 persen (yoy). Hal ini dipengaruhi penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi cukup dalam, yakni 35,43 persen (yoy),” ujar Heni pada Rabu (25/2/2026).
Meski demikian, pendapatan pajak menunjukkan tren positif di awal tahun. Realisasi pajak tumbuh 15,42 persen (yoy) atau mencapai Rp1.373,78 miliar. “Pertumbuhan ini ditopang sektor Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masing-masing tumbuh 20,05 persen dan 24,31 persen (yoy),” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Namun, beberapa jenis pajak lainnya mengalami kontraksi tajam. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya masing-masing terkontraksi 129,27 persen dan 832,47 persen. Dari sisi kepabeanan dan cukai, kontraksi signifikan terjadi akibat penurunan ekspor komoditas tertentu.
“Penerimaan Bea Cukai terkontraksi 35,43 persen atau sebesar Rp595,41 miliar. Penurunan ini dipengaruhi turunnya penerimaan cukai sebesar 85,89 persen dan bea keluar 36,14 persen, seiring penurunan tonase ekspor serta perubahan tarif bea keluar CPO dan produk turunannya dibanding Januari tahun sebelumnya,” terang Heni.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif. Hingga akhir Januari 2026, PNBP terealisasi Rp98,76 miliar atau meningkat 21,67 persen (yoy). “Pertumbuhan didorong kenaikan PNBP lainnya sebesar 31,07 persen atau Rp82,11 miliar,” ujarnya.
Di sisi belanja, pemerintah mencatat akselerasi cukup tinggi. Belanja negara mencapai Rp2.838,51 miliar atau tumbuh 40,50 persen (yoy). Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 39,11 persen atau Rp354,70 miliar, didorong peningkatan belanja pegawai dan belanja barang yang masing-masing tumbuh 27,56 persen dan 105,69 persen (yoy).
Dengan perkembangan tersebut, hingga akhir Januari 2026 APBN Regional Riau mencatat defisit sebesar Rp771,44 miliar. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, APBN masih surplus Rp321,66 miliar. “Sampai dengan akhir Januari 2026, APBN Regional Riau mengalami defisit Rp771,44 miliar, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu,” ungkapnya.
Di tengah tekanan pada pendapatan, sektor perdagangan luar negeri tetap menunjukkan kinerja kuat. Pada Desember 2025, neraca perdagangan Riau mencatat surplus sebesar USD2.019,67 juta. Nilai ekspor Desember 2025 tercatat USD2.158,82 juta atau naik 32,54 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), sedangkan impor sebesar USD139,15 juta atau naik 36,50 persen (mtm). Secara kumulatif hingga Desember 2025, neraca perdagangan Riau surplus USD19.729,20 juta.
Kontribusi ekspor Riau terhadap nasional pada Desember 2025 mencapai 8,19 persen. Heni menambahkan bahwa fluktuasi harga crude palm oil (CPO) turut memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. “Nilai Tukar Petani (NTP) kembali naik menjadi 188,87 pada Januari 2026 setelah bulan sebelumnya mengalami penurunan,” tutupnya.
