Headline.co.id (Jakarta) ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)enepatkan anggotanya di Gugus Tugas COVID-19untuk mencegah tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan virus corona.
Melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa lembaganya melalui kedeputiaan pencegahan telah membantu gugus tugas penanganan COVID-19 tersebut.
baca juga: Berikut Panduan Cara Menikmati Listrik Gratis untuk Pelanggan 450 VA dan 900 VA! Cek Disini
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Firli mengatakan KPK telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam situasi penanganan COVID-19, di antaranya telah menugaskan Deputi Pencegahan (Pahala Nainggolan) untuk menempatkan anggota di gugus tugas penanganan COVID-19 BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
Menurutnya, menyikapi situasi saat ini salah satu prioritas nasional adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa penanganan COVID-19. “KPK terus melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan pengawasan dengan pihak terkait,” ungkapnya.
Firli melanjutkan, p rinsip pengadaan barang/jasa pada kondisi darurat yaitu efektif, transpraran, dan akuntabel. Khusus pengadaan barang/jasa kebutuhan penanganan COVID-19 KPK telah berkoordinasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) serta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Ia mengatakan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 9 Tahun 2020, LKPP dan BPKP bertanggung jawab terhadap pendampingan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa.
Selain itu KPK juga telah menyiapkan surat edaran (SE) yang akan ditujukan kepada Gugus Tugas COVID-19 serta para kepala daerah, yakni gubernur, bupati dan wali kota. SE pengadaan barang/jasa dalam penanganan COVID-19 tersebut telah ditandatangani pada Kamis (2/4), setelah sebelumnya menjadi pembahasan oleh lima pimpinan KPK, untuk selanjutnya dapat segera disampaikan kepada para pihak yang terkait.
Eks Kabaharkam Polri tersebut menuturkan bahwa SE tersebut bersifat petunjuk, arahan, dan peringatan agar tidak melakukan korupsi terkait penanganan COVID-19 itu.
baca juga: Bertambah 6 Pasien Jumlah Pasien Positif Corona di Sumsel Jadi 11 Orang, Berikut Rinciannya
“Bahwasanya kita tidak memberikan fatwa karena KPK tidak memiliki kewenangan memberi fatwa. Kita hanya mengingatkan bahwa korupsi di saat bencana hukumannya pidana mati,” kata Firli.
Dalam upaya pencegahan korupsi, kata dia, KPK juga menugaskan Deputi Pencegahan untuk melakukan upaya mencegah agar tidak terjadi korupsi serta melakukan pengawasan dan koordinasi baik dengan LKPP, BPKP, dan BNPB.
Selain itu, ia juga menyampaikan agar kiranya dapat mempedomani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dalam situasi bencana, yang pendampingannya dilakukan oleh LKPP bersama BPKP.
“Dalam seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi di antaranya melakukan persekongkolan/kolusi, menerima kickback (imbalan) dari penyedia, menerima hadiah atau janji, melakukan mal administrasi, berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat serta membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi,” ujarnya.
