Headline.co.id, Jakarta ~ Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengonfirmasi bahwa penanganan bencana di Sumatra kini memasuki fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari 52 kabupaten yang terdampak, sebagian besar wilayah telah beralih dari masa tanggap darurat ke tahap pemulihan.
Dalam konferensi pers yang diadakan oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026), Suharyanto menyatakan bahwa jumlah pengungsi mengalami penurunan drastis hingga 95,51 persen dibandingkan saat puncak bencana. “Pada puncaknya, jumlah pengungsi mencapai lebih dari satu juta jiwa. Per 10 Februari 2026, tersisa sekitar 40 ribu orang yang masih berada di pengungsian,” ujarnya.
BNPB melaporkan bahwa sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing, sementara sebagian lainnya tinggal sementara di rumah kerabat atau hunian sementara (huntara) yang disediakan oleh pemerintah.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan pembangunan hunian tetap (huntap), terutama di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Di Provinsi Sumatra Utara, BNPB menargetkan penyelesaian pembangunan hunian sebelum bulan Ramadan, mengingat jumlah pengungsi yang tersisa relatif sedikit, sekitar 400 orang. Beberapa kendala yang dihadapi adalah penyambungan jaringan air bersih dan listrik. “Secara umum, progres pembangunan sudah rata-rata di atas 90 persen di sejumlah titik, meski ada yang masih 30 persen karena faktor teknis,” jelas Kepala BNPB.
Selain pembangunan huntap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dukungan juga datang dari berbagai kementerian/lembaga serta institusi seperti Polri dan sektor swasta.
BNPB juga melaporkan penyaluran bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang terus berjalan. Data sementara menunjukkan ribuan unit rumah telah diverifikasi dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Untuk tahap awal rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp240 miliar yang mulai disalurkan pada pertengahan Februari 2026. Dana tersebut difokuskan pada pembangunan hunian, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan layanan publik.
Selain itu, bantuan dana tunggu hunian dan dukungan logistik bagi masyarakat terdampak juga telah disalurkan secara bertahap di tiga provinsi terdampak.
BNPB menegaskan bahwa proses relokasi dilakukan secara persuasif dan berbasis kesepakatan warga. Pemerintah tidak memaksakan relokasi apabila masyarakat memilih tetap tinggal di lokasi lama, sepanjang aspek keselamatan terpenuhi. “Kita mengedepankan dialog. Relokasi dilakukan dengan persetujuan masyarakat, bukan pemaksaan,” tegas Suharyanto.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melakukan evaluasi mingguan terhadap progres pembangunan hunian dan penyaluran bantuan agar pemulihan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan tren penurunan pengungsi yang signifikan dan progres pembangunan yang terus meningkat, BNPB optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera dapat diselesaikan secara bertahap dalam tahun ini.
