Headline.co.id, Belu ~ Pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmennya dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, saat mengikuti Rapat Evaluasi Pendataan dan Program bagi Orang Miskin di NTT yang diadakan oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat, 6 Februari 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-NTT dan Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, S.H., M.Hum, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Daerah, sebagai bagian dari penguatan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam percepatan pengentasan kemiskinan.
Dalam arahannya, Gubernur NTT menekankan pentingnya validitas dan sinkronisasi data kemiskinan sebagai dasar utama perumusan kebijakan dan program intervensi yang tepat sasaran. Seluruh pemerintah daerah diminta untuk aktif melakukan evaluasi serta pemutakhiran data di wilayah masing-masing agar program bantuan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Belu menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Belu siap memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa guna memastikan data kemiskinan yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sebagai langkah strategis, Bupati Belu juga mengungkapkan rencana untuk memisahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dengan Dinas Sosial yang saat ini masih tergabung. Menurutnya, kedua perangkat daerah tersebut memiliki cakupan tugas yang sangat luas sehingga membutuhkan fokus dan penanganan yang lebih spesifik agar program berjalan optimal.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Terkait angka kemiskinan di Kabupaten Belu yang berada pada level 13,55 persen (atau 15,8 persen secara individu), Bupati Belu telah menyiapkan skema pendataan presisi berbasis desa. Setiap desa direncanakan akan didukung sekitar 10 tenaga PPPK yang ditugaskan khusus untuk melakukan pendataan masyarakat miskin secara intensif selama jam kerja penuh setiap hari. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi warga yang tercecer dari sistem jaminan sosial, sekaligus menjamin bahwa setiap intervensi pemerintah benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan.
“Saya ingin membawa Kabupaten Belu keluar dari kemiskinan. Kita punya potensi besar, dan kunci utamanya adalah memastikan setiap kebijakan berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi administrasi,” kata Bupati Belu. Bupati Belu juga menekankan agar seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu menjadikan hasil rapat evaluasi ini sebagai bahan refleksi dan evaluasi bersama, sekaligus dasar penyusunan langkah-langkah konkret penanganan kemiskinan yang terukur dan berkelanjutan.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Daerah dalam arahannya mendorong seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi data pusat dan daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan program pembangunan yang berorientasi langsung pada pengurangan kemiskinan. Melalui keikutsertaan aktif dalam rapat evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu secara berkelanjutan. (Mc.Belu/Eyv)
