Headline.co.id, Jakarta ~ Komisi VIII DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Sosial, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi penanggulangan bencana dan membahas isu-isu terkini.
Dalam rapat tersebut, BNPB memaparkan upaya percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko bencana. Selain itu, BNPB juga memberikan pembaruan mengenai penanganan bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Provinsi Aceh.
BNPB juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait sejumlah bencana di Indonesia, serta rencana mitigasi dan kebutuhan anggaran di masa mendatang. Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Syamsuddin Said, yang dikenal sebagai Pasha ‘Ungu’, menyatakan apresiasinya terhadap kinerja BNPB. Ia mendukung penguatan BNPB baik dari sisi anggaran maupun organisasi. “Kami mendukung penuh penguatan BNPB dalam hal anggaran dan organisasi,” ujar Sigit dalam keterangan tertulis BNPB, Kamis (5/2/2026).
Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, M. Husni, juga mengapresiasi kehadiran BNPB yang cukup lama di wilayah terdampak, termasuk di Aceh. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen dalam penanganan darurat dan pemulihan pascabencana. “Kehadiran BNPB yang cukup lama di wilayah terdampak menunjukkan komitmen yang kuat,” kata Husni.
Rapat kerja Komisi VIII DPR RI menghasilkan beberapa kesimpulan, lain usulan penambahan anggaran sebesar Rp936.611.706.000 yang telah disetujui. Selain itu, ada dukungan terhadap penguatan kelembagaan BNPB melalui perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Komisi VIII DPR RI juga mendukung BNPB dalam kegiatan ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM).
