Headline.co.id, Padang Panjang ~ Kelurahan Ekor Lubuk di Kecamatan Padang Panjang Timur, Sumatra Barat, telah menetapkan 15 usulan prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada Senin, 2 Februari 2026. Usulan tersebut mencakup berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, serta keagamaan dan budaya.
Dalam sektor infrastruktur, usulan mencakup rehabilitasi 15 unit rumah tidak layak huni, perbaikan irigasi, dan normalisasi sungai untuk mitigasi bencana. Di bidang pendidikan, diusulkan rehabilitasi SDN 09 PPT, sementara sektor kesehatan memfokuskan pada pencegahan stunting dan keberlanjutan Sekolah Lansia. Selain itu, terdapat usulan untuk penguatan nilai keagamaan melalui pelatihan imam dan peningkatan kapasitas qori/qoriah.
You might also like
Kepala Bappeda Padang Panjang, Putra Dewangga, menyatakan bahwa dinamika pembangunan saat ini menghadapi tantangan kebijakan efisiensi anggaran, dengan APBD Padang Panjang mengalami koreksi sebesar 20 persen. “Musrenbang ini jangan sampai ada masyarakat yang tidak terwakili. Di Ekor Lubuk yang didominasi kelompok tani, tentu aspirasi mereka harus terakomodasi,” ujar Putra mewakili Wali Kota Padang Panjang.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Camat PPT, Wira Jaya Septikha, menambahkan bahwa penetapan prioritas sangat penting mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Ia berharap hasil musrenbang tetap selaras dengan visi kota. “Tidak semua usulan dapat terealisasi karena keterbatasan anggaran, sehingga penetapan prioritas menjadi hal penting. Namun seluruh masukan dan kontribusi masyarakat sangat berarti,” katanya.
Lurah Ekor Lubuk, Akbar Syah, menjelaskan bahwa 15 usulan tersebut merupakan rangkuman dari berbagai aspirasi yang berkembang, dengan fokus pada manfaat yang langsung menyentuh masyarakat. “Kegiatan fisik mungkin tidak terlalu banyak, namun kami fokus pada kegiatan yang memberi manfaat nyata, terutama di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Usulan yang belum terakomodasi sebelumnya kini dijadikan prioritas,” jelasnya.
