Headline.co.id, Siak ~ Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan bahwa program beasiswa akan tetap menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026. Program ini mencakup beasiswa jalur prestasi dan beasiswa Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan selama ini. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang sempat beredar mengenai isu penghapusan beasiswa pada 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, menyatakan bahwa anggaran untuk beasiswa telah dimasukkan dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2026 dengan total alokasi sekitar Rp35 miliar. “Program beasiswa bagi mahasiswa Siak tetap ada dan sudah masuk dalam rencana kerja tahun 2026. Anggarannya sekitar Rp35 miliar, dialokasikan melalui Bagian Kesra untuk program Betunas dan PKH, dan di Dinas Pendidikan beasiswa untuk Guru PAUD,” ujar Mahadar pada Senin (2/2/2026).
Mahadar menjelaskan bahwa skema penyaluran beasiswa, khususnya jalur PKH, perlu disesuaikan dan dievaluasi sesuai kondisi keuangan daerah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi kebocoran anggaran dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program. “Di satu sisi, masih banyak anak-anak Siak yang sangat membutuhkan beasiswa. Jumlahnya ribuan, dan mereka belum tentu masuk dalam data PKH. Inilah yang sedang kami tertibkan terlebih dahulu sebelum membuka kembali penerimaan beasiswa,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Mahadar mengungkapkan bahwa program beasiswa PKH sebelumnya telah dievaluasi dengan melibatkan Inspektorat dan pihak perguruan tinggi. Dari hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya penerima beasiswa PKH yang secara akumulatif memperoleh bantuan hingga lebih dari Rp100 juta per tahun. Sebagai gambaran, mahasiswa penerima beasiswa PKH dapat menerima bantuan dengan nilai Rp3 juta hingga Rp10 juta per bulan, yang mencakup bantuan bulanan dengan pembayaran langsung ke pihak kampus. Sementara itu, penerima beasiswa jalur prestasi hanya memperoleh bantuan sekitar Rp1 juta per tahun.
Kondisi ini dinilai menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan, terutama di tengah masih adanya data penerima beasiswa PKH yang diduga tidak akurat. “Oleh karena itu, temuan-temuan seperti ini perlu kami lakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah potensi kebocoran anggaran, sementara di luar sana masih banyak mahasiswa Siak yang benar-benar membutuhkan. Pesan utama Ibu Bupati jelas, bahwa beasiswa harus adil, tepat sasaran, dan transparan,” ujar dia.
Mahadar menegaskan bahwa program beasiswa tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Siak. Namun, setiap penggunaan anggaran harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Ibu Bupati meminta kepada kami untuk memastikan bahwa program beasiswa bagi mahasiswa Siak tetap berjalan pada tahun 2026, termasuk kewajiban dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh mahasiswa penerima beasiswa PKH,” kata dia.
