Headline.co.id, Bojonegoro ~ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar sosialisasi terkait Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta pengembangan aplikasi SAKIP dan SINARAN. Acara ini berlangsung di Ruang Angling Dharma, Lantai 2 Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada Rabu (28/1/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menekankan pentingnya sosialisasi ini dalam memastikan kinerja pemerintahan daerah berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Melalui sosialisasi ini diharapkan adanya pemetaan yang jelas sehingga implementasinya dapat memberikan kejelasan bagi organisasi perangkat daerah (OPD),” ujarnya.
Edi Susanto menambahkan bahwa pada tahun 2026, Pemkab Bojonegoro akan mengaitkan kinerja individu secara linear dengan kinerja organisasi yang terintegrasi melalui aplikasi. Hal ini bertujuan agar kinerja aparatur sipil negara (ASN) dapat diukur secara objektif, terarah, dan berkelanjutan.
Selain itu, Edi Susanto juga menindaklanjuti arahan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro bahwa seluruh program pemerintah daerah pada tahun 2026 ditargetkan dapat direalisasikan sesuai jadwal dan dimulai sejak Januari. “Harapannya, pada Februari sudah banyak program dan kegiatan yang dapat kita luncurkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Bojonegoro, Dyah Enggarini Mukti, menjelaskan bahwa integrasi aplikasi kinerja memungkinkan penataan ASN dilakukan secara objektif dan terukur. Penilaian ini mencakup kesesuaian uraian tugas jabatan dengan pekerjaan yang dilaksanakan. “Anjab dan ABK ini dilakukan untuk memastikan tugas dan jabatan memiliki output yang jelas, meningkatkan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah, menentukan kebutuhan pegawai secara rasional, serta menjadi dasar perencanaan dan penataan ASN, termasuk transformasi tunjangan berbasis kinerja,” jelasnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Bojonegoro berupaya mendorong terwujudnya penataan ASN yang lebih tertib, terukur, dan selaras dengan kebutuhan organisasi, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
