Headline.co.id, Banda Aceh ~ Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, mengadakan Rapat Konsolidasi Perdana pada Rabu (28/1/2026). Rapat ini digelar setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-24A Tahun 2026. Tujuannya adalah untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Rapat yang berlangsung di kompleks Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh ini fokus pada klaster infrastruktur. Klaster tersebut meliputi jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, dan infrastruktur sungai seperti irigasi, Daerah Aliran Sungai (DAS), pengaman sungai, pengaman pantai, serta sumur bor. Hadir dalam rapat ini Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), perwakilan Pemerintah Aceh, DPRA, Korsahli Pangdam Iskandar Muda, serta kepala Bappeda dan dinas terkait dari 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Safrizal menyatakan, “Kami berkomitmen untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak bencana.” Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengerahkan 1.377 personel, 44.954 pekerja, di mana 30.119 di antaranya adalah tenaga lokal melalui mekanisme padat karya, serta 1.937 alat berat untuk mendukung pemulihan di Sumatera.
Data dari Posko Satgas Wilayah Aceh menunjukkan bahwa dalam klaster infrastruktur terdapat 2.303 ruas jalan yang perlu diperbaiki. Ini terdiri dari 67 titik jalan nasional, 87 titik jalan provinsi, dan 2.149 titik jalan kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 1.091 jembatan permanen yang terdiri dari 34 jembatan nasional, 98 jembatan provinsi, dan 959 jembatan kabupaten/kota. Untuk jembatan Bailey, 18 unit telah selesai dibangun, 6 unit sedang dalam pembangunan, dan 35 unit dalam tahap perencanaan.
Infrastruktur sungai juga menjadi perhatian dengan 892 unit irigasi, 68 normalisasi DAS, 612 pengaman sungai, 31 pengaman pantai, dan 44 sumur bor yang perlu ditangani. “Kami terus berupaya untuk menyelesaikan semua proyek ini sesuai dengan arahan Presiden dan Kasatgasnas PRR,” tambah Safrizal.
Dalam rapat tersebut, apresiasi diberikan kepada Pemerintah Kota Langsa yang telah mengambil langkah cepat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama untuk jembatan. Kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah, termasuk sektor swasta, dinilai penting untuk mempercepat proses yang sedang dan akan dilakukan. “Inisiatif ini sangat membantu dalam mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh,” pungkas Safrizal.
