Headline.co.id, Atambua ~ Pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan sinergi lintas sektor. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belu 2026 yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Belu pada Senin (26/1/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves dan dihadiri oleh Bupati Belu Willybrodus Lay, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Belu Rine Bere Baria, pimpinan perangkat daerah, staf khusus, serta seluruh camat se-Kabupaten Belu. Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa rapat koordinasi ini merupakan momentum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen bersama dalam menanggulangi kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.
“Penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama dan tidak bisa ditangani secara parsial atau sektoral,” tegasnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu tercatat sebesar 12,79 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,86 persen. Meskipun menunjukkan tren positif, Wakil Bupati menilai angka tersebut masih perlu ditekan karena lebih dari satu dari sepuluh warga Belu masih hidup dalam kemiskinan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain itu, kemiskinan ekstrem masih ditemukan di sejumlah kecamatan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap pangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mencatat sebanyak 107.712 jiwa atau 45,7 persen penduduk Belu tergolong miskin, sementara 37.191 jiwa atau 15,7 persen berada dalam kategori miskin ekstrem.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BP4D Kabupaten Belu Fredrikus L. Bere Mau menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem harus dirancang secara matang dan berbasis data yang akurat. “Diperlukan perencanaan tepat sasaran, integrasi data, dan kolaborasi lintas perangkat daerah agar setiap intervensi benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah (BP4D) berperan memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan selaras dengan dokumen perencanaan daerah serta mendorong sinkronisasi program agar tidak terjadi tumpang tindih.
Wakil Bupati juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, lain keterbatasan lapangan kerja produktif, belum meratanya akses pendidikan dan layanan kesehatan, keterbatasan infrastruktur dasar, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, serta akurasi data sasaran yang masih perlu disempurnakan. Untuk itu, ia menambahkan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan inisiatif bersama seluruh pemangku kepentingan agar program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati Belu Willybrodus Lay menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah takdir, melainkan tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras dan kebersamaan. “Hanya dengan memperkuat sinergi dan menyatukan langkah, kita dapat mewujudkan Kabupaten Belu yang lebih sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem,” ujarnya. (Mc.Belu/Eyv)
