Headline.co.id, Dumai ~ Pemerintah Provinsi Riau terus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Riau yang berlangsung di Kota Dumai pada Rabu, 21 Januari 2026.
Pertemuan ini mengevaluasi kinerja TP2DD tahun 2025 dan merumuskan strategi akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk tahun 2026. Digitalisasi dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih efisien dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan pentingnya hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai pijakan untuk memperkuat implementasi digitalisasi transaksi di seluruh daerah. “Digitalisasi adalah kunci. Kita harus berkaca dari evaluasi tahun 2025 untuk membangun fondasi yang lebih kokoh di 2026. Sinergi pemerintah daerah dan sektor perbankan harus semakin intim agar manfaat ekonomi digital benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kota (Pemko) Dumai mendorong percepatan penggunaan kanal pembayaran digital, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan PAD sekaligus mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi supervisi dari Bank Indonesia. Kota Dumai terus memacu penggunaan kanal digital untuk sektor pajak dan retribusi. HLM ini menjadi momentum untuk menginstruksikan seluruh perangkat daerah membedah tantangan di lapangan. Target kita jelas, pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” tegas Wali Kota Dumai Paisal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Panji Achmad, memaparkan capaian digitalisasi transaksi daerah di Riau berdasarkan Indeks ETPD dan hasil Championship TP2DD 2025. Ia menyebutkan Provinsi Riau berada di peringkat ketiga se-Sumatera, dengan Kota Dumai berada di peringkat ke-29 kategori kota se-Sumatera. “Kegiatan ini merupakan rangkaian Coaching Clinic untuk meningkatkan akurasi data pelaporan Satgas P2DD. Melalui strategi CeMuMuAH—Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal—digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan PAD dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Riau,” jelasnya.
Untuk mempercepat implementasi ETPD, forum tersebut merumuskan delapan rekomendasi utama, lain penyusunan Roadmap TP2DD 2026–2029, penguatan regulasi daerah, optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah, edukasi pembayaran digital kepada masyarakat, pemberian insentif penggunaan kanal digital, pemisahan rekening per jenis pajak dan retribusi, serta pengembangan agen bank sebagai perantara layanan digital di wilayah yang belum terjangkau sistem perbankan.
Melalui langkah-langkah tersebut, digitalisasi transaksi daerah di Riau diharapkan mampu mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah. (rra/MCD)
