Headline.co.id, Tolitoli ~ Wakil Bupati Tolitoli, Moh. Besar Bantilan, bersama tiga belas kepala daerah lainnya dari Sulawesi Tengah, mengadakan audiensi strategis dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III Lantai 7, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/1/2026).
Audiensi tersebut bertujuan untuk membahas langkah konkret dan sinergi dalam mendorong implementasi berbagai program strategis nasional yang tercantum dalam Astacita Presiden Republik Indonesia. Beberapa program prioritas yang dibahas meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, pendirian Koperasi Merah Putih, penyelenggaraan Sekolah Rakyat, penguatan ketahanan pangan, serta percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Arcandra Muhammad Akbar, menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang intensif Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Hal ini dianggap krusial untuk mempercepat pembangunan, terutama dalam penyediaan infrastruktur, pelayanan dasar kepada masyarakat, serta penguatan otonomi daerah di wilayah Sulawesi Tengah.
Para kepala daerah secara bergiliran menyampaikan aspirasi, kondisi terkini, serta berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi di wilayah masing-masing. Wakil Bupati Tolitoli, yang akrab disapa Esar, secara khusus memaparkan kesiapan dan kondisi Kabupaten Toli-Toli dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional tersebut. Ia menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah daerah, mulai dari keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang menantang, hingga kebutuhan mendesak untuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung pembangunan.
Melalui dialog tersebut, Pemerintah Kabupaten Tolitoli mendapatkan tanggapan positif dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Respon ini diharapkan dapat diterjemahkan menjadi bantuan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di bidang perumahan dan penataan kawasan permukiman. Terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dengan MPR RI serta kementerian terkait diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan program-program nasional di tingkat daerah.
