Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) menetapkan penguatan tata kelola kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai prioritas utama kebijakan pada tahun 2026. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memastikan pemerataan pembangunan, dan mempersiapkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Sekretaris Kemendukbangga, Budi Setiyono, menekankan bahwa isu kependudukan adalah kunci dalam pembangunan nasional. Keberhasilan dalam mengelola dinamika penduduk akan menentukan kemampuan Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah dan bersaing dengan negara maju. “Jika pembangunan kependudukan dan keluarga dikelola dengan baik, cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Sebaliknya, kegagalan dalam mengidentifikasi dan memproyeksikan masalah kependudukan akan menyebabkan masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi terus berulang,” ujarnya dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran DAK Nonfisik Jenis Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 yang diikuti pemerintah daerah kabupaten dan kota secara daring, Rabu (14/1/2026).
Budi Setiyono menjelaskan bahwa program Kemendukbangga 2026 akan fokus pada perencanaan kependudukan yang realistis dan berbasis data. Pendekatan ini penting agar pertumbuhan penduduk dapat diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur, layanan publik, dan daya dukung lingkungan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurutnya, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan telah menimbulkan berbagai masalah nyata, seperti berkurangnya lahan pertanian, pencemaran sungai, kerusakan hutan, dan meningkatnya kawasan kumuh di perkotaan maupun pedesaan. “Dulu desa identik dengan rumah berhalaman luas dan lingkungan bersih. Sekarang, banyak desa menghadapi masalah kepadatan, pengelolaan sampah, dan keterbatasan layanan dasar. Ini menjadi peringatan bahwa perencanaan kependudukan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Kebijakan Kemendukbangga 2026 juga mendukung Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita keempat dan keenam yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia serta pembangunan dari desa dan dari bawah. Penguatan kualitas SDM menjadi prioritas utama, termasuk pencegahan stunting, peningkatan akses pendidikan dan keterampilan, serta pembentukan karakter keluarga yang berdaya dan mandiri. “Kualitas SDM menentukan kemampuan bangsa menyelesaikan persoalan-persoalan dasar. Masalah seperti pengelolaan sampah seharusnya mudah diatasi jika kesadaran dan kapasitas SDM kita kuat, dimulai dari level keluarga hingga kebijakan daerah,” jelas Budi.
Selain kualitas SDM, Kemendukbangga juga menaruh perhatian besar pada pemerataan pembangunan. Program tahun 2026 akan lebih responsif terhadap kondisi desa, daerah tertinggal, dan wilayah terluar agar seluruh penduduk memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan.
Pembangunan kependudukan dan keluarga diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan keluarga, serta memastikan setiap warga hidup di atas garis kesejahteraan.
Budi Setiyono juga menegaskan bahwa pemahaman Program Bangga Kencana yang hanya dipersepsikan sebagai distribusi alat kontrasepsi adalah keliru. Menurutnya, keluarga berencana merupakan bagian dari strategi makro tata kelola kependudukan, bukan tujuan akhir. “Kita membutuhkan stabilitas, keseimbangan, dan ketahanan demografi. Itu hanya bisa dicapai jika pengelolaan kependudukan dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis perencanaan jangka panjang,” katanya.
Ia mendorong seluruh jajaran Kemendukbangga dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memiliki kompetensi dan kecerdasan demografi, termasuk kemampuan analisis, proyeksi, dan perancangan program yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Secara strategis, agenda Kemendukbangga 2026 juga mencakup keberlanjutan program cepat yang menyasar pengasuhan anak usia dini guna menurunkan angka stunting, optimalisasi kualitas hidup lansia, implementasi peta jalan kependudukan, serta peningkatan akses layanan kontrasepsi di tingkat akar rumput melalui partisipasi masyarakat.
Menutup arahannya, Budi mengajak seluruh pemangku kebijakan pusat dan daerah untuk memanfaatkan anggaran secara optimal dan menjadikan pembangunan kependudukan serta keluarga sebagai fondasi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
