Headline.co.id, Banda Aceh ~ Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang melanda beberapa wilayah di Aceh pada akhir November 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyatakan bahwa percepatan pemulihan ini memerlukan kerja sama lintas sektor. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan instansi terkait, untuk bersinergi dalam memperbaiki struktur ekonomi yang terdampak.
“Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana,” ujar M. Nasir dalam rapat bersama pimpinan BUMD dan instansi terkait di Posko Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Aceh, Senin (12/1/2026).
Sekda Aceh, M. Nasir, menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dihimpun, bencana tersebut telah menyebabkan kerusakan signifikan pada lahan produktif. Tercatat sedikitnya 56.652 hektare sawah dan 100.376 hektare lahan perkebunan mengalami kerusakan akibat terendam banjir dan tertimbun longsor. Kondisi serupa juga terjadi di sektor perikanan, di mana banyak tambak ikan milik warga rusak, serta tingginya angka kematian ternak ikan akibat terjangan banjir dan matinya aliran listrik yang mengganggu operasional tambak.
M. Nasir menyoroti bahwa kondisi ekonomi di beberapa daerah sempat lumpuh total. Wilayah Aceh Tamiang dan Pidie Jaya menjadi perhatian khusus karena sektor perekonomiannya sempat terhenti akibat bencana. Sementara itu, untuk wilayah dataran tinggi, Pemerintah Aceh memprioritaskan perbaikan infrastruktur ekonomi di sektor pasar. Perbaikan ekonomi pada sektor pasar menjadi prioritas di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues agar jalur perdagangan masyarakat kembali normal.
“Perbaikan infrastruktur pasar di wilayah dataran tinggi menjadi prioritas agar jalur perdagangan masyarakat dapat kembali normal,” pungkasnya.
