Headline.co.id, Banda Aceh ~ Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana di berbagai wilayah di Sumatra. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh pada Sabtu (10/1/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian. Beberapa pimpinan dan anggota DPR RI turut hadir, termasuk Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam, Wakil Ketua Komisi VI Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras, serta Anggota DPR Kawendra Lukistian.
Dari pihak pemerintah, rapat dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah wakil menteri, pejabat lembaga, dan unsur TNI-Polri.
Menteri Maruarar Sirait menyampaikan bahwa seluruh tahapan penyediaan hunian tetap telah dipersiapkan secara menyeluruh. Proses tersebut meliputi penetapan lokasi yang bersih dan bebas masalah, penyusunan data by name by address (BNBA), pembuatan desain detail (DED), hingga tahapan lelang dan pembangunan. “Kami telah berada pada tahap akhir, yakni pembangunan hunian tetap. Pemerintah siap melaksanakannya,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara hingga Jumat, 9 Januari 2026 pukul 17.00 WIB, total rumah terdampak bencana di tiga provinsi mencapai sekitar 189.308 unit. Di Provinsi Aceh tercatat 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang, 29.527 rusak berat, dan 13.969 rumah hanyut. Di Sumatra Utara terdapat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat, serta 937 rumah hanyut. Sementara di Sumatra Barat tercatat 6.627 rumah rusak ringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat, dan 791 rumah hanyut.
Menteri Maruarar juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan relokasi di berbagai titik. Di Aceh, terdapat 153 rencana lokasi yang berasal dari pemerintah daerah, lahan negara, BUMN/BUMD, pihak swasta, serta lahan yang masih dalam tahap identifikasi. Adapun di Sumatra Utara tersedia 16 lokasi dan di Sumatra Barat 28 lokasi.
Secara keseluruhan, luas lahan relokasi yang direncanakan mencapai 473 hektare di Aceh, 58 hektare di Sumatra Utara, dan 53 hektare di Sumatra Barat. Khusus di Aceh, total luas lahan mencapai 473,09 hektare dengan daya tampung hingga 28.311 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 titik lahan telah diverifikasi dan dinyatakan layak untuk pembangunan.
Menteri PKP menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga prinsip utama, yakni lokasi yang aman dari potensi bencana lanjutan, tidak memiliki permasalahan hukum, serta dekat dengan pusat aktivitas dan ekosistem kehidupan masyarakat, seperti lahan pertanian, tempat kerja, sekolah, dan pasar.
Untuk mempercepat realisasi, pemerintah mengusulkan percepatan tahapan penganggaran dan pengadaan barang dan jasa. “Kami berharap pelaksanaan pembangunan dapat dimulai pada Februari. Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang siap lebih awal karena telah menyampaikan surat kesiapan,” kata Maruarar.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, data yang terintegrasi dan akurat akan memastikan proses pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik. “Kami menunggu data final dari BPS agar seluruh langkah dapat berjalan seirama tanpa perbedaan angka,” tutup Menteri PKP.
