Headline.co.id, Banda Aceh ~ Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sebesar Rp1,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Sebelumnya, dana tersebut sempat mengalami pemotongan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyatakan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan kepada Aceh, terutama dalam mendukung pemulihan pascabencana. “Atas nama Pemerintah Aceh dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar yang diberikan kepada Aceh, terutama dalam mendukung pemulihan pascabencana,” ujar Fadhlullah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Fadhlullah juga memberikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang berperan penting dalam menjembatani komunikasi Pemerintah Aceh dan Presiden, sehingga keputusan strategis tersebut dapat segera diambil. Pengembalian anggaran TKD Aceh ini berawal dari Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diadakan di Banda Aceh.
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Aceh secara langsung menyampaikan permohonan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, agar anggaran TKD Aceh dikembalikan guna mempercepat pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatra. Rapat strategis ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta anggota DPR RI.
Di sela rapat, Sufmi Dasco Ahmad melakukan komunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian dilanjutkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Setelah berkomunikasi dengan Presiden, Menteri Keuangan memastikan bahwa anggaran TKD Aceh tetap utuh. “Untuk tahun ini, anggaran Aceh tetap penuh dan tidak mengalami pemotongan,” ujar Purbaya kepada Wakil Gubernur Aceh.
Selain membahas anggaran TKD, Wakil Gubernur Aceh juga meminta pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran bantuan pascabencana, khususnya bantuan uang harian dari Kementerian Sosial serta bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak banjir. Fadhlullah menegaskan agar bantuan uang harian sebesar Rp15 ribu per jiwa bagi keluarga dengan rumah rusak berat tidak menunggu hingga pembangunan hunian sementara selesai. Menurutnya, penundaan pencairan bantuan berpotensi memperpanjang penderitaan masyarakat yang masih berada di pengungsian.
Ia menambahkan bahwa data penerima bantuan telah melalui proses validasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, Fadhlullah juga menyoroti besaran bantuan pembangunan rumah layak huni. Ia menjelaskan bahwa standar pembangunan rumah layak huni Pemerintah Aceh mencapai Rp98 juta per unit, sehingga diharapkan besaran bantuan dari pemerintah pusat dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Aceh.
Saat ini, bantuan pemerintah pusat untuk rumah rusak berat sebesar Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak ringan Rp15 juta. “Kami berharap hal ini dapat menjadi perhatian kementerian terkait, demi percepatan pemulihan dan kualitas kehidupan masyarakat pascabencana,” ujar Fadhlullah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa dirinya menerima permintaan dari Wakil Gubernur Aceh agar kebijakan efisiensi transfer anggaran ke daerah dapat dilonggarkan, mengingat kondisi Aceh yang tengah menghadapi dampak bencana. Demi mempercepat pengambilan keputusan, ia menghubungi Presiden Prabowo Subianto secara langsung di sela rapat.
“Menteri Keuangan juga meminta adanya diskresi untuk Aceh. Saya hanya menyambungkan komunikasi Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo Subianto terkait TKD Aceh, dan alhamdulillah beliau menyetujui usulan tersebut,” kata Dasco, didampingi Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPR RI, lain Nazaruddin Dek Gam, Abdul Wachid, Andi Iwan Darmawan Aras, dan T.A. Khalid. Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
