Headline.co.id, Bojonegoro ~ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang mengesankan selama tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan daerah tidak hanya mencapai target, tetapi juga melampaui rencana awal dengan total Rp6,4 triliun, atau 109 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp5,8 triliun. Keberhasilan ini menjadi modal penting bagi Pemkab Bojonegoro untuk melanjutkan pembangunan di tahun 2026 dengan lebih optimal.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan bahwa pendapatan tersebut bersumber dari dua komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer dari pemerintah pusat serta antar daerah. “Sehingga dalam APBD Tahun 2025, sisi pendapatan terealisasi sebesar 109 persen,” ungkap Nurul Azizah pada Rabu (7/1/2026).
Dari total capaian Rp6,4 triliun, realisasi PAD mencapai Rp1,13 triliun atau 106 persen dari target Rp1,06 triliun. Sementara itu, pendapatan transfer terbagi dalam tiga kategori utama. Dana perimbangan dari anggaran Rp4,23 triliun terealisasi Rp4,77 triliun (112 persen). Transfer pemerintah pusat dari anggaran Rp417 miliar terealisasi Rp405 miliar (97,04 persen). Transfer antar daerah dari anggaran Rp132 miliar terealisasi Rp125 miliar (94,24 persen). Secara keseluruhan, jumlah pendapatan transfer dari anggaran Rp4,78 triliun terealisasi Rp5,3 triliun.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Nurul Azizah juga memaparkan realisasi belanja APBD 2025 dan rencana APBD 2026. Pada tahun anggaran 2025, belanja daerah direncanakan sebesar Rp7,87 triliun dan telah terealisasi 80 persen atau Rp6,3 triliun hingga 31 Desember 2025. Untuk tahun 2026, Pemkab Bojonegoro telah menetapkan rencana pendapatan sebesar Rp5,31 triliun, yang terdiri dari PAD murni sebesar Rp1,86 triliun dan Dana transfer sebesar Rp3,45 triliun.
Sementara itu, postur belanja daerah 2026 direncanakan sebesar Rp6,49 triliun, sehingga terdapat selisih (defisit) yang telah diperhitungkan secara matang. “Defisit telah kami perhitungkan secara cermat. Jika melihat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025, angkanya sangat mencukupi dan sesuai untuk menutup selisih tersebut,” ujar Nurul Azizah.
Ia menambahkan, dengan struktur APBD yang sehat dan kredibel, Pemkab Bojonegoro berkomitmen agar setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama untuk program-program kesejahteraan dan pembangunan prioritas daerah.
