Headline.co.id, Kota Gorontalo ~ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Gorontalo menanggapi serius keluhan yang disampaikan oleh siswa SMA Negeri 1 Biluhu, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Keluhan tersebut mencakup tiga masalah utama yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas, yaitu dugaan penggantian nama penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), dugaan pungutan liar terkait beasiswa PIP, dan layanan bus sekolah yang belum merata ke semua desa di Biluhu.
Kepala Dinas Dikbud Provinsi Gorontalo, Rusli Nusi, menyatakan bahwa keluhan ini telah menjadi perhatian Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Rusli menjelaskan bahwa pihaknya telah diperintahkan untuk mengirim tim guna menyelidiki dan mencari solusi atas masalah tersebut. “Insyaallah perintah Bapak Gubernur akan kami tindaklanjuti besok. Kami akan turunkan tim terdiri dari Kepala Bidang SMA dan pengawas untuk mencari tahu duduk persoalan yang ada,” ujar Rusli pada Kamis (8/1/2026).
Keluhan siswa tersebut disampaikan secara tertulis kepada seorang wartawan yang kemudian meneruskan informasi itu kepada Kepala Dinas Dikbud. Tembusan pesan juga diteruskan kepada Gubernur Gorontalo dan lembaga terkait lainnya. “Jadi pada intinya ada siswi SMA 1 Biluhu yang katanya namanya masuk penerima PIP tapi belakang diganti karena saat hari pengurusan tidak hadir atau tidak mengurus. Nah ini harus kita cek di lapangan apakah benar? Sebab penerima PIP itu SKnya dari pusat tidak bisa diganti sepihak oleh pihak sekolah,” jelas Rusli.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain itu, keluhan juga terkait layanan bus sekolah yang merupakan program Pemprov untuk daerah-daerah yang kesulitan transportasi. Dikatakan bahwa bus sekolah hanya melayani hingga depan Puskesmas Desa Lobuto (Ilombata), sementara tiga desa lainnya yaitu Desa Biluhu Barat, Desa Huwongo, dan Desa Olimeyala tidak mendapatkan layanan yang sama. “Ini juga akan kita koordinasikan dengan Dinas Perhubungan seperti apa sebagai pelaksana teknis di lapangan. Apakah memang desa Leboto jadi titik kumpul karena berada di tengah misalnya, atau harus menjangkau ke semua desa. Ini juga perlu dilihat lagi seperti apa di lapangan,” tambahnya.
Terakhir, terkait dugaan pungutan liar yang melibatkan oknum guru di sekolah tersebut, diinformasikan bahwa setiap penerima beasiswa PIP dimintai sejumlah uang dengan dalih pengurusan beasiswa. Pihaknya juga akan meminta klarifikasi terkait hal itu. “Tadi saya pesan ke tim yang akan turun agar semua keluhan diklarifikasi dan konfirmasi langsung di lapangan. Cari kebenarannya supaya kita bisa mengambil langkah-langkah perbaikan ke depan,” tutup Rusli. (mcgorontaloprov/isam)
