Headline.co.id, Jogja ~ Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil langkah konkret dalam penanggulangan bencana hidrometeorologis di Sumatra dengan membentuk tujuh kelompok kerja lintas disiplin. Inisiatif ini bertujuan untuk menangani bencana secara menyeluruh, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang. Seluruh kegiatan dirancang berbasis data, kajian ilmiah, dan koordinasi multipihak.
Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menegaskan pentingnya peran kampus dalam memastikan ilmu pengetahuan berkontribusi nyata dalam pengambilan keputusan terkait kebencanaan. “Kami membentuk Emergency Response Unit dengan tujuh Working Group lintas keilmuan agar ilmu ikut memastikan ketepatan keputusan, percepatan pemulihan, serta dukungan kesehatan dan sosial bagi penyintas,” jelasnya pada Selasa (23/12) di Selasar Balairung.
Kelompok kerja pertama fokus pada tanggap darurat, dengan perhatian utama pada sivitas akademika dan warga terdampak bencana. Tim ini melakukan pendataan lapangan untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi sejak fase awal kejadian. Bantuan diarahkan pada pemenuhan logistik, dukungan hunian sementara, serta asesmen lanjutan bagi kelompok rentan. “Kami menyiapkan bantuan makanan, dukungan hunian, serta asesmen lanjutan agar perlindungan bagi warga terdampak dapat segera berjalan,” ujar Dr. Danang Sri Hadmoko, Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerja.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kelompok kerja kedua mempercepat respons lapangan dengan mengembangkan Geoportal Informasi Dasar Kebencanaan. Geoportal ini memuat peta dampak bencana, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta prioritas distribusi bantuan. Prof. Djati Mardiatno, Dosen Geografi UGM, menekankan bahwa akses data yang terbuka akan mempercepat pengambilan keputusan dalam penanganan bencana. “Geoportal kami rancang agar peta tanggap darurat dapat diakses bersama dan digunakan secara cepat serta akurat,” jelasnya.
Tim Kelompok Kerja ketiga berfokus pada penguatan dasar ilmiah penanggulangan bencana melalui kajian kebencanaan terintegrasi. Tim ini menilai bahwa bencana dipengaruhi oleh interaksi hujan ekstrem, degradasi lingkungan, serta aktivitas manusia. Dr. Sigit Heru Murti Budi Santosa menyatakan bahwa integrasi data menjadi kunci mitigasi yang lebih kuat, “Kami mendorong peta risiko adaptif yang mengintegrasikan dinamika alam dan aktivitas manusia sebagai dasar mitigasi berkelanjutan,” katanya.
Kelompok kerja keempat bertugas memetakan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta regulasi mitigasi bencana yang relevan dengan kondisi Sumatra. Wirastuti Widyatmanti, Ph.D., menegaskan pentingnya pergeseran paradigma kebencanaan. “Penanggulangan bencana perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis ekosistem dengan dukungan data, kapasitas, dan kebijakan yang selaras,” ungkapnya.
Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi fokus Kelompok Kerja kelima dengan prinsip membangun lebih aman dan berkelanjutan. Ashar Saputra, Ph.D., menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan konsep hunian sementara atau Huntara untuk menjawab kebutuhan tempat tinggal yang lebih layak selama masa transisi. “Hunian transisi kami rancang sederhana agar bisa dibangun penyintas sendiri dan dipindahkan saat lokasi aman telah ditetapkan,” jelas Ashar.
Kelompok kerja keenam mengirim tim medis ke wilayah terdampak setiap minggunya. Dr. dr. Sudadi menyatakan bahwa penanganan penyakit kulit dan diare menjadi fokus seiring persoalan sanitasi dan kualitas air. “Kami menurunkan tim lengkap dan mengaktifkan kembali layanan kesehatan agar kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi,” tutur Sudadi. Tim ini juga menekankan pentingnya dukungan kesehatan mental dan psikososial bagi penyintas. Diana Setiyawati, Ph.D., Psikolog, menegaskan pentingnya pendekatan terpadu, “Kesehatan mental harus ditangani secara terintegrasi agar pemulihan sosial dan ekonomi dapat berjalan seiring,” pesan Diana.
Kelompok kerja ketujuh berperan dalam komunikasi publik dan advokasi kebijakan. Dekan Fisipol UGM Wawan Mas’udi, Ph.D., menekankan pentingnya jejaring kolaboratif dalam mendorong kebijakan dan komunikasi publik yang berdampak positif ke masyarakat. “Kami berupaya memastikan kontribusi akademik UGM masuk dalam kebijakan dan solidaritas nasional secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Dalam sesi tanya jawab dengan media, Rektor UGM Ova Emilia menjelaskan bahwa UGM akan membuka peluang akses bagi calon mahasiswa dari keluarga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Skema tersebut masih dalam tahap perancangan dan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. “Kami menyiapkan rancangan afirmasi pendidikan yang disesuaikan kebutuhan pemerintah daerah, melibatkan jejaring universitas, serta membuka ruang dukungan pendanaan agar generasi muda di wilayah terdampak dapat bangkit dan berdaya,” pungkas Ova.
