Headline.co.id, Blangkejeren ~ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan komitmennya untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak di Kabupaten Gayo Lues setelah bencana. Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Razali Anwar, menyampaikan hal ini setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak pada Sabtu (28/12/2025).
Roy Razali Anwar menekankan bahwa perbaikan jalan dan jembatan akan menjadi prioritas utama dengan menggunakan skema yang tepat. “Kami akan memprioritaskan perbaikan jalan dan jembatan pascabencana ini dengan skema yang sesuai peruntukannya,” ujar Roy saat mengunjungi Kecamatan Putri Betung.
Dalam kunjungan tersebut, Dirjen Bina Marga menegaskan pentingnya percepatan penanganan infrastruktur untuk memulihkan aksesibilitas masyarakat. Ia juga menekankan perlunya koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar perbaikan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menyampaikan harapan besar atas kunjungan Dirjen Bina Marga. Menurutnya, percepatan perbaikan infrastruktur sangat penting untuk mendukung konektivitas wilayah dan menggerakkan kembali perekonomian masyarakat. “Kami menitipkan harapan penuh agar perbaikan jalan dan jembatan ini dapat segera direalisasikan demi kelancaran akses dan peningkatan ekonomi masyarakat Gayo Lues,” ujar Suhaidi.
Warga setempat juga menyampaikan harapan serupa. Mereka menilai kerusakan jalan dan jembatan selama ini menghambat aktivitas harian, termasuk distribusi hasil pertanian dan mobilitas masyarakat. “Kami sangat berharap perbaikan ini bisa segera terealisasi,” ungkap salah seorang warga.
Dengan adanya komitmen dari Kementerian PUPR, masyarakat berharap proses pemulihan pascabencana di Gayo Lues dapat berlangsung lebih cepat, sehingga akses transportasi kembali normal dan aktivitas ekonomi dapat berjalan optimal.
Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Wakil Bupati Gayo Lues H. Maliki, Anggota Komisi V DPR RI H. Irmawan, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait.
