Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan pengarahan kepada para Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa proses pembangunan dan transformasi bangsa harus terus berjalan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.
Presiden Prabowo menyatakan, “Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita.” Ia menekankan pentingnya transformasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.
Presiden juga menyoroti bahwa penghapusan kemiskinan dan ketertinggalan adalah syarat utama untuk mewujudkan negara modern. “Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” ungkap Presiden Prabowo.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia yang harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerataan hasil pembangunan. Ia mengajak seluruh pimpinan pusat dan daerah, termasuk Komite Percepatan, untuk mengelola kekayaan negara secara arif, jujur, dan bertanggung jawab agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan internal, khususnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. “Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi, mencari kelompok dari kekayaan negara, membiarkan kekayaan negara dicuri, diselundupkan, ini di ujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita semua,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Ia menegaskan bahwa jabatan publik adalah bentuk pengabdian kepada negara dan rakyat. “Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat,” pungkas Presiden.
