Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) menegaskan pentingnya Laporan Kependudukan Indonesia (LKI) 2025 sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan nasional yang berfokus pada manusia. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menyatakan bahwa LKI tidak hanya merupakan produk kebijakan nasional, tetapi juga telah menjadi referensi global yang dipresentasikan secara rutin di forum internasional di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York.
Bonivasius menjelaskan bahwa setiap tahun LKI diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dibawa ke konferensi kependudukan di United Nations Headquarters. “Artinya, laporan ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga menjadi bagian dari diskursus kependudukan global,” ujarnya dalam kegiatan Diseminasi LKI, Laporan Kependudukan Provinsi (LKP), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) 2025, di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Bonivasius juga mengungkapkan bahwa Indonesia dan dunia saat ini menghadapi dua isu kependudukan besar, yaitu penurunan tingkat fertilitas (low fertility) dan penuaan penduduk (aging population). Beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand telah mengalami tingkat fertilitas yang jauh di bawah angka ideal 2,1, bahkan di bawah 1,5 yang sulit untuk dipulihkan. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 tidak dapat ditopang oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
“Jika literasi dan kepedulian masyarakat meningkat, maka pembangunan benar-benar akan menjadi kerja bersama. Keberhasilan Indonesia ke depan adalah hasil kolaborasi, bukan hanya kerja pemerintah,” pungkas Bonivasius.
