Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merayakan ulang tahun ke-8 dengan tema “Boosting Trust, Building The Future” pada 12 Desember 2025 di Balai Sarbini, Jakarta. Acara ini menjadi momen refleksi perjalanan BPKH sekaligus memperkuat komitmen dalam mengelola dana haji secara aman, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi jemaah serta umat.
Acara tersebut dihadiri oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Teguh Dwi Nugroho, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, serta jajaran Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH. Selain itu, hadir pula pimpinan BPS-BPIH, mitra investasi, mitra kemaslahatan, dan pemangku kepentingan perhajian lainnya.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa BPKH terus menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Mandat tersebut meliputi peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), serta optimalisasi nilai manfaat dana haji bagi kemaslahatan umat. “Pengelolaan dana haji kami jalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian, serta sepenuhnya berlandaskan prinsip syariah. Kepercayaan jemaah adalah fondasi utama BPKH,” ujar Fadlul dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (13/12/2025).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Memasuki tahun kedelapan, BPKH berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut. Dana kelolaan BPKH juga terus menunjukkan tren pertumbuhan positif. Pada tahun 2025, dana kelolaan diproyeksikan mencapai hampir Rp179 triliun, meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan awal pembentukan BPKH. Nilai manfaat yang dihasilkan pun diperkirakan menembus lebih dari Rp12 triliun.
Sejak 2018 hingga Oktober 2025, BPKH telah menyalurkan lebih dari Rp1,27 triliun untuk program kemaslahatan umat. Program tersebut mencakup pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, penguatan ekonomi umat, sarana-prasarana ibadah, serta bantuan tanggap darurat bencana.
Anggota Dewan Pengawas BPKH, Rojikin, menegaskan bahwa Dewan Pengawas terus memastikan pengelolaan keuangan haji dilakukan secara prudent dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan haji serta meringankan beban jemaah. “Setiap kebijakan dan keputusan pengelolaan dana haji selalu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi jemaah dan umat,” ujarnya.
Dari sisi investasi, BPKH mengelola portofolio secara seimbang kebutuhan likuiditas dan optimalisasi nilai manfaat. Sekitar 26 persen dana ditempatkan pada instrumen perbankan syariah untuk mendukung operasional haji, sementara sisanya dialokasikan pada berbagai instrumen investasi syariah yang aman dan berkelanjutan.
BPKH juga terus memperkuat perannya di ekosistem perhajian global melalui BPKH Limited di Arab Saudi. Perusahaan ini bergerak di sektor perhotelan, akomodasi, katering, dan layanan pendukung haji dan umrah. Kehadiran BPKH Limited diharapkan memberikan nilai manfaat jangka panjang bagi jemaah Indonesia.
Ke depan, BPKH menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan nilai manfaat dana haji, serta memperluas kolaborasi strategis dan transformasi digital guna menjaga keberlanjutan pembiayaan haji. “Delapan tahun ini adalah fondasi. Ke depan, kami berkomitmen menjaga pengelolaan keuangan haji agar tetap aman, efisien, dan berkelanjutan demi kemaslahatan jemaah dan umat,” tutup Fadlul.
