Headline.co.id, Jayapura ~ Polda Papua telah memulai distribusi 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke enam provinsi di Papua Raya. Langkah ini merupakan bagian dari rencana penyaluran total 2.700 ton beras SPHP secara bertahap untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjelang Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Penyaluran ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa distribusi ini adalah upaya Polri bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat Papua memiliki akses pangan yang merata. “Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” ujar Wakapolri saat doorstop, Selasa (9/12).
Selain itu, Wakapolri menyampaikan bahwa Menteri Perdagangan telah memerintahkan penyaluran minyak goreng ke Papua sebagai bagian dari penguatan stok bahan pokok. Presiden juga telah mengarahkan Menteri Pertanian, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pangan Nasional, untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tanpa menunggu gudang kosong. “Papua tidak harus menunggu gudang kosong. Dirut Bulog akan terus mengisi gudang-gudang di Papua. Bahkan tahun depan Bulog akan membangun 100 gudang baru di seluruh Indonesia, termasuk di Papua,” jelas Komjen Dedi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Untuk memperkuat sistem penyimpanan, Polri mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026, salah satunya di Papua. “Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” tegas Wakapolri.
Wakapolri juga menyampaikan bahwa pemerintah bersama Pemprov Papua akan meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui pengembangan komoditas seperti kopi, kakao, dan kelapa. Program ini telah disiapkan oleh Gubernur Papua sebagai bagian dari penguatan kedaulatan pangan dan ekonomi masyarakat Papua. “Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua adalah hal yang sangat disyukuri bersama. Pemerintah menyiapkan dukungan penuh untuk komoditas kopi, kakao, dan kelapa,” ujar Komjen Dedi.
Ia menambahkan bahwa ketahanan pangan merupakan hasil kerja kolaboratif pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Wakapolri memastikan bahwa penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman dengan pengawalan TNI–Polri dan pemda. Sistem distribusi telah dihitung secara matang untuk mengantisipasi hambatan di lapangan. “Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” pungkas Komjen Dedi.
Polri memastikan bahwa akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden.
