Headline.co.id, Palembang ~ Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Muba, Syafaruddin, saat menghadiri Forum Sekda Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh SKK Migas di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang pada Senin, 1 Desember 2025.
Forum yang mengusung tema “Peningkatan Kontribusi Hulu Migas Bersama KKKS Wilayah Sumbagsel Melalui Sinergi PPM dan Tata Kelola Unggul untuk Ketahanan Energi Nasional” ini menjadi wadah strategis untuk dialog pemerintah daerah dan pelaku industri migas. Tujuannya adalah memastikan kontribusi sektor hulu migas memberikan dampak langsung bagi daerah serta mendukung ketahanan energi nasional.
Syafaruddin menyampaikan apresiasi terhadap konsistensi SKK Migas yang menjadikan Forum Sekda sebagai platform resmi untuk memperkuat kolaborasi pusat dan daerah. Menurutnya, forum ini penting untuk menyamakan perspektif dan memperkuat koordinasi dalam tata kelola sektor migas. “Forum Sekda ini menegaskan komitmen kolaborasi pemerintah daerah dan sektor migas dalam membangun tata kelola yang lebih baik serta berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menambahkan bahwa tema yang diangkat sejalan dengan kebutuhan daerah, khususnya Muba yang merupakan salah satu wilayah operasi migas strategis di Indonesia. Kontribusi sektor migas, lanjutnya, memiliki peran signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Karena dampaknya besar, sinergi pemerintah daerah dan KKKS harus terus diperkuat, terutama dalam memastikan tata kelola yang terukur, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Syafaruddin menekankan bahwa Tata Kelola Unggul (Good Governance) di sektor hulu migas tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga kejelasan peran, koordinasi lintas pihak, transparansi, serta pengawalan program agar sejalan dengan standar nasional. “Pemerintah daerah dan KKKS harus berjalan dalam kerangka tata kelola yang kuat untuk mendukung keberlanjutan industri migas dan ketahanan energi nasional,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Kepala Bappeda Muba, Mursalin, SE, MM, menegaskan pentingnya integrasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM) migas ke dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, PPM tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus terkoneksi dengan perencanaan daerah mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi program. “Di Muba, sinergi OPD telah diperkuat melalui desk migas, pengembangan vokasi migas, serta perencanaan CSR/TSP agar program benar-benar tepat sasaran dan berdampak,” ungkap Mursalin.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) daerah untuk mendukung ketahanan energi nasional. Penyiapan tenaga kerja lokal yang kompeten dinilai menjadi kunci agar masyarakat daerah mampu menyerap peluang kerja di sektor migas. “Kolaborasi dengan KKKS dan lembaga vokasi seperti PPSDM Cepu dan MVC Muba menjadi strategi penting untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Melalui Forum Sekda Sumbagsel 2025 ini, Pemkab Muba menegaskan kesiapan menjadi bagian dari kolaborasi regional dalam mengoptimalkan kontribusi sektor migas, menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi daerah, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
