Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Banda Aceh dalam kondisi aman, meskipun terjadi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam dua hari terakhir. Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, menjelaskan bahwa antrean tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan, melainkan akibat ketidakstabilan suplai listrik dari PLN yang menghambat proses pengisian dan pelayanan di SPBU. “Antrean ini lebih disebabkan oleh ketidakstabilan suplai listrik, bukan karena kekurangan stok BBM,” jelasnya dalam konferensi pers di Media Center Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Banda Aceh, Selasa (2/12/2025).
Murthalamuddin menambahkan bahwa SPBU yang menggunakan genset tidak dapat beroperasi 24 jam penuh, sehingga antrean terjadi karena kekhawatiran berlebihan di masyarakat. “SPBU yang mengandalkan genset tidak bisa beroperasi penuh, ini memicu kekhawatiran masyarakat,” ujarnya. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, Nahrawi Noerdin, juga menegaskan bahwa suplai energi di Aceh tetap aman. Namun, ia meminta PLN untuk memprioritaskan suplai listrik ke SPBU agar pelayanan dapat kembali normal. “Kami meminta PLN untuk memprioritaskan suplai listrik ke SPBU, jika tidak, genset bisa meledak,” jelasnya.
Nahrawi menambahkan bahwa pasokan tambahan dari Pertamina dijadwalkan tiba di Banda Aceh pada malam ini. “Pasokan tambahan dari Pertamina akan masuk malam ini,” ujarnya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan dan tidak memanfaatkan situasi untuk spekulasi harga. “Masyarakat sebaiknya tidak membeli BBM secara berlebihan dan tidak berspekulasi harga,” tegasnya.
Riza, petugas SPBU Pertamina Jeulingke, Banda Aceh, mengakui bahwa dalam beberapa hari terakhir memang terjadi antrean panjang masyarakat yang mengisi BBM baik untuk kendaraan roda dua, roda empat, maupun jeriken. “Antrean panjang terjadi karena banyak masyarakat yang mengisi BBM,” jelasnya.
Terkait kebijakan khusus pembelian BBM subsidi, Ketua Hiswana Migas menegaskan bahwa hal ini bukanlah kebijakan membebaskan masyarakat membeli BBM bersubsidi, melainkan pengecualian khusus hanya bagi daerah terdampak banjir dan terkendala sinyal internet. Sesuai surat dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas, kebijakan ini diberlakukan untuk mendukung penanganan darurat di wilayah bencana. Seluruh SPBU di kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah tanggap darurat diizinkan melayani pembelian solar dan Pertalite secara manual sejak 28 November hingga 11 Desember 2025, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.
BPH Migas meminta PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga sebagai pelaksana penugasan untuk menerapkan kebijakan ini secara efektif di lapangan. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memastikan pemulihan konektivitas jaringan serta infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra. Komdigi juga mendirikan sejumlah Posko sebagai Pusat Informasi dan Media Center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana. Di Aceh, posko dipusatkan di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, sementara di Sumatra Barat posko ditempatkan di Komplek Kantor Gubernur Sumbar. Posko tersebut berfungsi sebagai ruang kerja bagi jurnalis, pusat penyelenggaraan konferensi pers, serta titik koordinasi lapangan bagi satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, posko menjadi lokasi pemantauan jaringan telekomunikasi oleh Balai Monitoring (Balmon) di tingkat wilayah, sekaligus ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, dan berbagai konten terkait penanganan bencana.
