Headline.co.id, Sleman ~ Pemerintah Kabupaten Sleman mengadakan upacara untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-54 KORPRI di lapangan Pemda Sleman pada Senin (1/12/2025). Acara ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sleman, jajaran Forkompimda Kabupaten Sleman, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sleman.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Susmiarto, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia menekankan pentingnya KORPRI untuk memperkuat kapasitas diri, memperbaiki budaya kerja, dan mempercepat transformasi digital guna memenuhi ekspektasi publik. Susmiarto menyatakan bahwa masyarakat saat ini semakin cerdas dan kritis, sehingga menuntut pelayanan publik yang cepat, transparan, mudah diakses, dan akuntabel.
“Kita tidak boleh terjebak pada rutinitas administratif yang kaku. Kita harus terus berinovasi, menciptakan terobosan, serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan masyarakat,” ujar Susmiarto.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Lebih lanjut, Susmiarto menjelaskan bahwa peran KORPRI tidak hanya sebatas menjalankan administrasi pemerintahan. KORPRI juga harus menjadi kekuatan pemersatu bangsa di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks. Ia menjelaskan cara untuk mewujudkan peran tersebut.
“Caranya dengan memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi, menetapkan kebijakan berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat, serta menjunjung tinggi etika profesi dan sumpah jabatan,” tambahnya.
Peringatan HUT ke-54 KORPRI tahun 2025 ini mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI, Dalam Mewujudkan Indonesia Maju”. Susmiarto menyebut tema ini sebagai penegasan bahwa ASN memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat kedaulatan negara, serta menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas demi terwujudnya Indonesia Maju.
“Persatuan menjadi landasan utama dalam menjalankan birokrasi yang bersih dan profesional, sedangkan kedaulatan menjadi simbol bahwa setiap kebijakan dan langkah pelayanan harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, kelompok, apalagi politik,” tutup Susmiarto.
