Headline.co.id, Medan ~ Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa seminar dan konferensi internasional yang diselenggarakan oleh empat Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia bukan sekadar forum akademik. Menurutnya, kegiatan ini akan menghasilkan policy brief strategis yang akan diserahkan kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri. Pernyataan ini disampaikan Menag dalam konferensi pers International Seminar and Conference of the Malay-Islamic World di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (UINSU), Medan, Senin (24/11/2025).
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai manfaat konkret dari seminar internasional ini, Menag menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi kebijakan luar negeri Indonesia setelah pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum ke-80 PBB di New York, 23 September 2025. “Ada empat UIN yang berkolaborasi dalam mewujudkan seminar internasional ini sebagai bentuk kontribusi akademik atas arah kebijakan Presiden Prabowo di forum global,” ujar Menag sebagaimana siaran persnya yang diterima .
Empat UIN tersebut mengangkat isu strategis regional dan global. Menag menjelaskan tema dan fokus pembahasan masing-masing UIN dalam membangun kerangka pemikiran kebijakan luar negeri yang berbasis iman, moralitas, dan kepentingan geopolitik. UIN Alauddin Makassar menggelar seminar bertajuk “Towards a Two-State Solution: Peran Kunci Presiden Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Perdamaian di Gaza.” Forum ini membedah arah diplomasi Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik secara adil dan berkelanjutan, serta kontribusi Presiden Prabowo dalam mendukung penyelesaian dua negara. “Kegiatan ini membedah arah kebijakan Indonesia dalam mendorong solusi dua negara serta kontribusi Presiden Prabowo terhadap upaya mewujudkan perdamaian berkeadilan di Gaza,” ujar Menag.
UINSU mengangkat tema “Reading The Geopolitical Direction of President Prabowo: Revitalizing the Role of the Malay-Islamic World in the New Global Order.” Diskusi berfokus pada posisi strategis dunia Islam-Melayu dalam tatanan global baru, termasuk diplomasi dukungan terhadap Palestina yang terus mengalir di kawasan Asia Tenggara. “Dari sini kita berharap lahir pemikiran regional di Asia Tenggara untuk membantu Presiden merumuskan kebijakan luar negeri berbasis iman dan nilai agama. Kita ingin solusi ini berkelanjutan,” jelas Menag.
UIN Sunan Ampel Surabaya membahas karakter Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan memiliki fondasi intelektual yang kuat. “Di Surabaya akan dikupas mengapa Islam di Indonesia bisa moderat dan cara berpikir umatnya begitu brilian. Di sana kita melihat konten emosional dan fondasi intelektualnya,” terang Menag.
Sebagai puncak rangkaian, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi pusat integrasi gagasan strategis dari tiga UIN sebelumnya. “Di UIN Jakarta semua pokok pikiran dari tiga UIN sebelumnya disatukan untuk dijadikan policy brief yang akan diberikan ke Pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri,” tegas Menag.
Menurut Menag, dokumen kebijakan tersebut disusun melalui proses kajian ilmiah yang melibatkan akademisi, pakar lintas disiplin, dan data kuantitatif serta kualitatif. Policy brief ini akan menjadi referensi diplomasi Indonesia terhadap isu-isu global, termasuk perdamaian Palestina, geopolitik kawasan, serta penguatan model moderasi beragama Indonesia. “Jajak pendapat ini menggunakan pandangan para akademisi yang ahli, dengan dukungan data kuantitatif dan kualitatif,” lanjut Menag.
Rangkaian seminar ini dinilai selaras dengan visi kebijakan luar negeri Indonesia yang menempatkan keadilan, kemanusiaan, dan nilai keagamaan sebagai basis diplomasi. Rekonstruksi peran dunia Melayu-Islam, menurut Menag, merupakan bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin moral regional di tengah dinamika global. Penyampaian policy brief kepada pemerintah diharapkan menjadi pijakan baru dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang lebih sistemik, melibatkan perguruan tinggi, dan berdampak jangka panjang.
