Headline.co.id, Padang ~ Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) berupaya memperkuat gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) agar dapat dirasakan hingga tingkat nagari, kelurahan, dan desa. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Provinsi Sumatera Barat 2025 di Auditorium Gubernuran, Padang, pada Senin (17/11/2025).
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa keberhasilan gerakan PKK sangat bergantung pada keterlibatan unit terkecil di masyarakat. “Kalau provinsi bergerak tapi nagari tidak, itu belum bisa kita sebut gerakan. Gerakan PKK harus hidup sampai ke akar masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta Rakerda yang juga dihadiri Kepala Dinas PMD Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.
Mahyeldi mengingatkan pentingnya PKK untuk peka terhadap dinamika masyarakat, terutama terkait isu generasi muda, ketahanan keluarga, dan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan perangkat daerah lainnya dianggap penting agar program pembinaan keluarga dapat berjalan lebih efektif.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Gubernur menekankan bahwa ketahanan keluarga merupakan benteng utama dalam menghadapi persoalan sosial seperti narkoba, pergaulan bebas, dan perilaku berisiko lainnya. Ia menyebut Perda Ketahanan Keluarga sebagai acuan untuk memperkuat lingkungan sosial di setiap nagari.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti peran penting unsur adat seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, serta bundo kanduang dalam menopang nilai sosial masyarakat Minangkabau. Ia berharap PKK dapat memfasilitasi pertemuan rutin unsur adat dan masyarakat untuk menyelaraskan program dan memperkuat ketahanan sosial.
Sebagai contoh penerapan, Mahyeldi menyebut Nagari Bukik Surungan di Padang Panjang yang secara konsisten mengadakan rapat bulanan bersama tokoh adat untuk membahas persoalan nagari. Ia menegaskan pola seperti itu akan diperkuat melalui Peraturan Gubernur yang sedang disusun.
Gubernur juga menyinggung sinergi Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM) dengan kepolisian melalui program Restorative Justice, yang memungkinkan penyelesaian persoalan sosial langsung di nagari tanpa proses peradilan panjang.
Sementara itu, Ketua TP PKK Sumbar, Harneli Mahyeldi, menyatakan bahwa Rakerda ke-10 ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah dari tingkat provinsi hingga nagari. Dengan tema “Rakerda sebagai Momentum Menyatukan Langkah dan Menyusun Strategi dalam Melaksanakan Gerakan PKK Menuju Indonesia Emas”, PKK diharapkan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.
Harneli mendorong pengurus PKK agar lebih inovatif dalam menggali sumber pendanaan melalui kerja sama dan pemanfaatan dana CSR, mengingat kapasitas anggaran daerah yang bervariasi. Ia juga meminta kabupaten/kota untuk memberi perhatian pada alokasi anggaran hingga tingkat kecamatan agar program dapat berjalan optimal.
Ketua Pelaksana, Mutmar Yeny Dalmis, melaporkan bahwa Rakerda menjadi forum konsolidasi PKK provinsi dan kabupaten/kota, dengan agenda yang mencakup evaluasi program, penyelarasan rencana kerja, penguatan kelembagaan, penetapan prioritas, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut.
Rakerda ke-10 ini diikuti oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari pengurus PKK provinsi dan kabupaten/kota, ketua pokja, staf ahli, narasumber, serta undangan lainnya, termasuk Staf Ahli TP-PKK Sumbar, Dianita Maulin Vasko.
