Headline.co.id (Jakarta) — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial (AI) bukan ancaman bagi tenaga kerja manusia, melainkan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan ini disampaikan Meutya dalam acara “AI for Indonesia” yang digelar di The Ballroom Djakarta Theater, Kamis (23/10/2025).
Menurut Meutya, meskipun AI diperkirakan akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan pada tahun 2025, teknologi ini juga berpotensi menciptakan hingga 90 juta lapangan kerja baru di berbagai bidang yang sebelumnya tidak ada. “Memang benar, AI diperkirakan akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan pada tahun 2025. Namun, pada saat yang sama, teknologi ini juga berpotensi menciptakan 90 juta pekerjaan baru di bidang yang sebelumnya tidak ada. Jadi, AI perlu diwaspadai, tapi tidak perlu ditakuti,” ujar Meutya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang paling optimistis dalam menghadapi kemajuan AI. Hasil berbagai survei menunjukkan masyarakat Indonesia memiliki tingkat penerimaan tinggi terhadap teknologi baru tanpa diiringi rasa takut berlebihan. “Indonesia dinilai sebagai negara yang mampu menerima AI dengan baik, tidak takut, dan ini pertanda positif. Artinya, masyarakat kita siap beradaptasi,” jelas Meutya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Lebih lanjut, Meutya menekankan pentingnya memandang AI sebagai alat pemberdayaan manusia, bukan pengganti tenaga kerja. “Kita perlu melihat AI dari perspektif pemberdayaan, bukan penggantian. Teknologi ini harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas manusia, memperluas kreativitas, dan mempercepat produktivitas,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah saat ini tengah menyusun Peta Jalan Nasional AI yang akan menjadi panduan lintas sektor dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Regulasi tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang ditargetkan terbit pada awal tahun 2026. “Insyaallah pada awal 2026, Peraturan Presiden tentang peta jalan ini sudah dapat diterbitkan dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Peta jalan tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam membangun ekosistem AI yang aman, etis, dan berpihak pada manusia. Pemerintah juga berkomitmen memastikan agar manfaat digitalisasi dan teknologi AI dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam konteks ini, Menkomdigi menegaskan bahwa penguatan infrastruktur digital menjadi bagian penting dari strategi nasional pengembangan AI. Salah satunya melalui pelelangan frekuensi 1,4 Gigahertz (GHz) untuk memperluas akses internet cepat, terjangkau, dan merata. “Yang juga penting adalah memastikan agar pemanfaatan AI menjadi inklusif. Tidak hanya untuk kota besar, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah,” tutur Meutya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan teknologi AI secara bijak, dengan menjunjung tinggi tanggung jawab moral dan sosial. “Ketika pemanfaatannya dilakukan dengan bijak, AI akan membawa banyak kebaikan. Demokrasi teknologi menuntut tanggung jawab bersama, dan kita semua memiliki peran yang sama penting dalam menentukan arah perkembangan AI ke depan,” pungkasnya.
Melalui langkah strategis tersebut, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam membangun ekosistem digital nasional yang berdaya saing tinggi dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Dengan arah kebijakan yang jelas dan berbasis etika, Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan utama dalam pemanfaatan teknologi AI di kawasan Asia Tenggara.
