Headline.co.id (Jakarta) ~ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan perlunya negara memberikan pemulihan bagi korban tewas maupun luka-luka dalam aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebut sedikitnya terdapat sepuluh korban jiwa dalam unjuk rasa menolak tunjangan anggota DPR yang berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah lain. Ia menilai dugaan sementara penyebab kematian para korban berkaitan dengan tindakan kekerasan aparat.
Baca juga: Eddy Soeparno Pastikan Iklim Investasi Indonesia Tetap Kondusif Pasca Aksi Unjuk Rasa
Menurut Anis, korban tewas tersebar di Jakarta, Yogyakarta, Solo, Makassar, Semarang, dan Manokwari. Beberapa nama korban yang tercatat antara lain Affan Kurniawan dan Andika Lutfi Falah di Jakarta, Rheza Sendy Pratama di Yogyakarta, Sumari di Solo, serta Saiful Akbar, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, dan Rusmadiansyah di Makassar. Selain itu, Iko Juliant Junior meninggal di Semarang, sementara Septinus Sesa tercatat sebagai korban di Manokwari.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Komnas HAM saat ini masih melakukan investigasi terhadap peristiwa tersebut. Salah satu kasus yang mendapat perhatian khusus ialah kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring di Jakarta. Ia diduga tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa pada Kamis (28/8).
“Kami sudah memeriksa tujuh terduga pelaku dan mengumpulkan bukti tambahan terkait peristiwa itu,” jelas Anis.
Baca juga: Ada Ulat hingga Jangkrik di Lauk MBG SMPN 2 Sewon, DPRD Bantul Soroti Lemahnya Quality Control
Selain investigasi mandiri, Komnas HAM juga akan menggandeng lembaga nasional HAM lainnya untuk menindaklanjuti kasus serupa di berbagai daerah. Anis menekankan, tim gabungan akan dibentuk untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran diusut tuntas.
Lebih jauh, Komnas HAM mendorong aparat penegak hukum untuk memproses kasus kekerasan yang menimpa masyarakat, baik yang menyebabkan kematian, luka-luka, maupun penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta aksi.
“Negara wajib memastikan adanya pemulihan hak bagi para korban dan keluarganya,” tegas Anis.
Baca juga: Kapolda DIY Ungkap Progres Kasus Kematian Mahasiswa Amikom, Tim dari Jakarta Ikut Dalami
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
