HeadLine.co.id, (Jakarta) – Pemerintah bersama operator seluler melakukan uji coba pemblokiran ponsel Black Market (BM) pada Senin (17/02). Rencananya peraturan ini akan mulai diberlakukan pada 18 April mendatang. Hal ini dikatakan oleh Mochamad Hadiyana selaku Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo.
Uji coba ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghentikan peredaran ponsel ilegal. Pemblokiran ponsel tersebut dilakukan melalui nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI).
Hadiyana menambahkan bahwa pengujian akan dilaksanakan pada operator Telkomsel dan XL.
Menanggapi hal ini, pihak Telkomsel mengungkapkan pada prinsipnya mereka akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Aldin Hasyim selaku GM External Corporate Communications Telkomsel mengatakan mereka akan terus berkoordinasi secara intensif dengan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).
Baca Juga: Mulai 29 Maret 2020, Pelayanan Penerbangan Bandara Adisutjipto Beralih ke YIA
“Kami akan terus berkoordinasi secara intensif dengan ATSI (Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia) Kemenperin, Kemenkominfo, serta siap mendukung kebutuhan uji coba dalam proses penerapan regulasi IMEI,” ucapnya.
Dalam uji coba ini pemerintah bersama operator seluler akan mencoba dua skema pemblokiran yakni whitelist dan blacklist.
Aturan baru yang akan diterapkan pada 18 April mendatang membuat ponsel BM yang terbukti ilegal tidak dapat menggunakan layanan yang disediakan operator seluler.
Ada tiga kementerian yang terlibat dalam aturan validasi IMEI ini, yaitu Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
