Headline.co.id (Jakarta) — Pemerintah kian serius menggarap ketahanan energi nasional sebagai bagian dari strategi besar memperkuat pertahanan negara. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk mencapai kemandirian dan swasembada energi di tengah tantangan global dan domestik yang semakin kompleks.
“Kalau dilihat dari sisi kebijakan, sesuai dengan prioritas program nasional, untuk memantapkan ketahanan nasional, termasuk keamanan negara, maka harus dilakukan kemandirian di bidang energi,” ujar Yuliot dalam keterangan resmi, Kamis (10/7/2025). Ia menambahkan, kebijakan ini juga selaras dengan dorongan menuju ekonomi hijau dan kelanjutan program hilirisasi.
Target Lifting Migas dan Ekspansi Infrastruktur
Langkah awal menuju kemandirian energi, menurut Yuliot, dimulai dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah menargetkan lifting minyak mencapai 1 juta barel per hari (bopd) dan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada tahun 2030.
Guna mendukung pencapaian tersebut, pembangunan infrastruktur migas menjadi prioritas. Dua proyek strategis tengah digarap: pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) sepanjang 325 kilometer, serta Dumai-Sei Mangke (Dusem) sepanjang 555 kilometer. Proyek ini diharapkan memperlancar distribusi energi lintas wilayah dan menekan ketergantungan pada impor.
Peta Jalan Kelistrikan dan EBT
Tak hanya migas, pemerintah juga memperkuat sektor kelistrikan nasional. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 telah disahkan, dengan proyeksi penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sementara itu, pembangunan transmisi ditargetkan mencapai 47.758 kilometer sirkuit, dan gardu induk sebesar 107.950 megavolt ampere (MVA).
Perluasan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) juga menjadi agenda utama. Kapasitas EBT di sektor kelistrikan ditargetkan meningkat hingga 42,6 GW pada 2034, sejalan dengan komitmen menuju bauran energi 23 persen EBT pada 2025 dan net zero emission (NZE) pada 2060.
Salah satu terobosan penting adalah program mandatori biodiesel, yang selain meningkatkan ketahanan energi, juga membuka peluang kerja baru di sektor energi terbarukan. Pemerintah telah menetapkan implementasi B40 (40 persen campuran biodiesel) mulai 2025, dan menargetkan B50 pada 2026.
Jawaban atas Tantangan Global dan Domestik
Strategi-strategi tersebut dirancang untuk menjawab tantangan krusial sektor energi Indonesia, mulai dari ketimpangan distribusi energi hingga gejolak harga energi global akibat konflik di negara-negara produsen. Ketergantungan pada energi impor, beban subsidi energi yang besar, serta tekanan fiskal pemerintah menjadi faktor lain yang harus segera ditangani.
“Evaluasi kesiapan industri dan ketersediaan bahan baku terus kami lakukan, agar transisi energi ini bisa berjalan realistis dan berkelanjutan,” jelas Yuliot.
Dengan arah kebijakan yang tegas dan strategi yang sistematis, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya mandiri secara energi, tetapi juga mampu menjadikan sektor ini sebagai kekuatan utama dalam pertahanan dan kedaulatan nasional di masa depan.
