Pemerintah Diminta Kaji Serius Moratorium Hotel
Headline.co.id, Jakarta – Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi B Sukamdani mendesak pemerintah untuk mengkaji dengan cermat rencana penerapan moratorium hotel, khususnya di kawasan wisata padat seperti Bali Selatan.
“Tata ruang harus disikapi serius, karena setiap perizinan ada retribusinya. Pemda seharusnya mempertimbangkan daya dukung wilayah, bukan hanya mengejar pendapatan daerah,” ujar Hariyadi, Rabu (4/9/2024).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain Bali, Hariyadi juga menyoroti wilayah lain yang sudah padat, seperti kawasan Puncak. Ia mengkhawatirkan kerusakan kawasan tersebut jika pemerintah daerah tidak memiliki perencanaan jangka panjang.
“Moratorium perlu diiringi dengan program bersama daerah lain. Hotel relatif bisa diatur, tapi vila seringkali muncul tiba-tiba dalam jumlah banyak,” jelas Hariyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI) Sandiaga Uno berencana memberlakukan moratorium pembangunan hotel untuk menjaga kualitas pariwisata Indonesia, termasuk Bali Selatan.
Menurut Sandi, pemerintah sedang menggodok sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pariwisata, antara lain penghentian konversi lahan pertanian dan moratorium pembangunan hotel.
“Penghentian konversi lahan dan moratorium hotel bertujuan mengatasi kepadatan yang sudah mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan, terutama di Bali Selatan dan destinasi lain yang mengalami masalah serupa,” kata Sandi dalam Indonesia Quality Tourism Conference di Bali.
Hariyadi menekankan pentingnya mempertimbangkan daya dukung wilayah dalam perizinan pembangunan hotel. Menurutnya, kesalahan yang berulang, seperti pendirian vila secara masif di kawasan Puncak, harus menjadi pelajaran berharga.
“Indonesia memiliki wilayah yang luas, kita tidak boleh hanya berfokus pada daerah tertentu. Pembangunan harus berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian lingkungan,” pungkas Hariyadi.
sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240904181851-4-569166/muncul-wacana-moratorium-hotel-bos-pengusaha-pariwisata-sentil-begini.
