Headline.co.id: Pemerintahan Mendatang Diminta Berhati-hati dengan Pembiayaan BUMN Karya
Jakarta – Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Riza Annisa Pujarama, mendesak pemerintahan mendatang untuk memperhatikan pembiayaan investasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya. Hal ini bertujuan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Dalam Rancangan APBN 2025, pemerintah mengalokasikan Rp59,5 triliun untuk investasi pada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) di sektor infrastruktur, kesehatan, pertahanan, pendidikan, kerja sama internasional, dan bidang prioritas lainnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Pembiayaan investasi dalam RAPBN 2025 cukup tinggi, terutama untuk BUMN Karya yang mendapat penugasan khusus. Hal ini perlu diperhatikan karena BUMN Karya masih menghadapi berbagai kendala dan permasalahan keuangan,” ungkap Riza dalam sebuah webinar, Minggu (26/2).
Riza menyoroti perlunya perhatian khusus pada kemampuan keuangan BUMN Karya dalam membayar utang. Pasalnya, apabila badan usaha milik negara tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, APBN berpotensi menjadi penopang biaya tambahan.
“Kita masih bergantung pada utang untuk menutup utang juga. Pembiayaan utang juga meningkat, yang berdampak pada RAPBN 2025,” kata Riza.
Menurut RAPBN 2025, utang jatuh tempo yang harus dibayar oleh pemerintahan mendatang adalah sebesar Rp775,9 triliun. Angka ini lebih tinggi dari APBN 2024 yang sebesar Rp648,1 triliun.
Namun, Riza menegaskan bahwa besaran utang yang harus dibayarkan pada tahun depan belum termasuk bunga utang yang diperkirakan mencapai Rp552,85 triliun.
Akibat meningkatnya pembayaran utang ini, Riza memprediksi angka defisit APBN 2025 akan naik menjadi Rp616,2 triliun, dari sebelumnya Rp522,8 triliun pada APBN 2024.
Selain defisit yang naik, Riza juga menyoroti risiko peningkatan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun. Yield obligasi pemerintah Indonesia saat ini berada di level 6,7 persen, tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara.
“Yield obligasi pemerintah yang tinggi akan mempersulit pemerintah menarik utang lebih banyak di masa depan. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk menurunkan yield obligasi SBN,” pungkasnya.
sumber: https://www.antaranews.com/berita/4269807/pemerintah-mendatang-perlu-perhatikan-pembiayaan-investasi-bumn-karya.
