Headline.co.id, Yogyakarta ~ Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.725.000 atau naik 12,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penetapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, dalam konferensi pers di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026). Selain kenaikan UMP, Dewan Pengupahan Provinsi DIY juga merekomendasikan upah minimum sektoral untuk tiga sektor unggulan dengan nominal lebih tinggi dari UMP. Besaran upah tersebut dirumuskan melalui pembahasan Dewan Pengupahan dan konsolidasi berbagai pihak dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta karakteristik pekerjaan.
Kenaikan UMP DIY 2027 mencapai Rp307.505 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.417.495. Besaran upah minimum terbaru tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY.
“Alhamdulillah, akhirnya saat ini kami bisa menyampaikan terkait dengan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan juga nanti dengan SK Gubernur, yaitu Rp2.725.000,” ujar Ni Made.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ni Made menjelaskan, keputusan mengenai besaran UMP 2027 merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan yang berlangsung dengan berbagai dinamika. Pemerintah DIY kemudian melakukan konsolidasi bersama pihak-pihak terkait sebelum mengumumkan hasil penetapan tersebut.
Dalam proses perhitungan, pemerintah turut mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan.
Formula pengupahan yang digunakan memperhitungkan sejumlah komponen, meliputi upah minimum berjalan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta faktor alfa.
Menurut Ni Made, nilai alfa dalam perhitungan tersebut telah lebih dari satu. Sementara itu, apabila mengacu pada perhitungan KHL, capaian yang dapat diikuti berada pada angka 56,31 persen.
Tiga Sektor Direkomendasikan Mendapat Upah di Atas UMP 2027
Selain menetapkan UMP 2027, Dewan Pengupahan Provinsi DIY merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tiga sektor unggulan daerah.
Ketiga sektor tersebut meliputi penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, serta telekomunikasi dan jasa informasi.
Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memperoleh rekomendasi UMSP tertinggi, yakni Rp2.745.000. Nominal tersebut lebih besar Rp20.000 atau sekitar 0,734 persen dibandingkan UMP DIY 2027.
Ketentuan sektoral ini mencakup aktivitas hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, serta aktivitas penyediaan makanan di bangunan tetap.
Sementara itu, sektor konstruksi direkomendasikan memperoleh UMSP sebesar Rp2.740.000. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp15.000 atau sekitar 0,55 persen dibandingkan UMP 2027.
Cakupan sektor konstruksi meliputi subsektor konstruksi gedung hunian, gedung perkantoran, serta konstruksi jalan dan rel.
Adapun sektor telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya direkomendasikan mendapatkan UMSP sebesar Rp2.735.000.
Besaran tersebut lebih tinggi Rp10.000 atau sekitar 0,367 persen dibandingkan UMP DIY 2027.
Subsektor yang termasuk dalam ketentuan ini mencakup aktivitas pemrograman dan konsultasi komputer, jasa infrastruktur komputasi, pengolahan data, hosting, serta layanan informasi lainnya.
Penentuan Upah Sektoral Mempertimbangkan Risiko Kerja
Ni Made menjelaskan bahwa rekomendasi upah minimum sektoral tidak hanya didasarkan pada karakteristik sektor unggulan daerah, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik pekerjaan khusus dan tingkat risiko kerja yang tinggi.
Kajian terhadap ketiga sektor tersebut dilakukan oleh unsur akademisi yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Provinsi DIY.
Dalam penyusunannya, Dewan Pengupahan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai acuan untuk menentukan subsektor pekerjaan yang masuk dalam rekomendasi UMSP.
Dengan demikian, besaran upah minimum sektoral disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bidang usaha yang telah dikaji.
UMP 2027 Berlaku untuk Pekerja dengan Masa Kerja Kurang dari Satu Tahun
Ni Made juga menegaskan bahwa ketentuan UMP dan UMSP ditujukan bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara itu, pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih menggunakan struktur dan skala upah sebagai pedoman pengupahan.
Struktur dan skala upah tersebut wajib disusun serta diterapkan oleh masing-masing perusahaan.
Penerapan mekanisme pengupahan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
Dengan penetapan UMP DIY 2027 sebesar Rp2.725.000 serta rekomendasi upah minimum sektoral pada tiga bidang usaha, pemerintah daerah menetapkan acuan pengupahan yang membedakan upah minimum provinsi dan upah minimum bagi sektor-sektor tertentu.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















