Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi kontribusi Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) saat membuka Munas ke-20 MATAKIN di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Ia menilai organisasi yang telah hadir lebih dari 100 tahun itu berperan dalam membina kehidupan keagamaan dan merawat kerukunan nasional. Dalam forum tersebut, MATAKIN membahas evaluasi kepengurusan, program kerja hingga pemilihan pimpinan baru. Nasaruddin juga menegaskan pemerintah akan memperjuangkan kesetaraan layanan bagi umat Khonghucu, sementara usulan pembentukan Direktorat Jenderal Khonghucu perlu dibahas bersama sejumlah kementerian dan lembaga.
Munas ke-20 MATAKIN mengagendakan evaluasi kepengurusan periode 2022–2026, penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perumusan program kerja periode 2026–2030. Forum ini juga akan memilih Dewan Rohaniwan dan Ketua Umum baru.
Nasaruddin menyebut perjalanan panjang MATAKIN menunjukkan peran organisasi keagamaan dalam menjaga ajaran luhur dan memberi kontribusi bagi masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi atas keterlibatan keluarga besar MATAKIN dalam pembinaan kehidupan umat Khonghucu serta penguatan kerukunan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Atas nama Kementerian Agama, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar MATAKIN yang selama ini telah berkontribusi di dalam pembinaan kehidupan keagamaan Khonghucu, menjadi nilai-nilai luhur ajaran Khonghucu, serta turut memperkuat kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia,” ujar Menag.
Munas ke-20 MATAKIN susun program kerja 2026–2030
Nasaruddin berharap program kerja MATAKIN mendatang sejalan dengan agenda pembangunan karakter bangsa. Ia mendorong kontribusi umat Khonghucu dalam pembangunan moralitas, mentalitas, dan spiritualitas.
“Semoga program-program kerjanya nanti itu paralel dengan apa yang menjadi concern bangsa kita sekarang ini. Kita sangat berharap Khonghucu bisa memberikan kontribusi yang sangat nyata untuk pembangunan moralitas, mentalitas, dan spiritualitas bangsa kita ini,” tuturnya.
Menag juga menyoroti tema Munas mengenai pentingnya menghadirkan pemimpin sejati. Ia berpesan agar proses suksesi berlangsung dewasa melalui musyawarah, dengan mengutamakan persatuan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menurut Nasaruddin, kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan teladan dan komitmen untuk mengabdi. Ia meminta proses pemilihan mempertimbangkan kualitas, kapasitas, integritas, dan komitmen pengabdian calon pemimpin.
“Saya berharap proses pemilihan kepemimpinan di dalam Munas ini dapat mengutamakan kualitas, kapasitas, integritas, dan komitmen pengabdian. Jadikan kepemimpinan sebagai ruang pengabdian, rangkul seluruh elemen organisasi, perkuat koordinasi pusat dan daerah, serta berikan kesempatan kepada generasi penerus untuk mengambil peran dalam pengembangan organisasi,” kata Nasaruddin.
Menag tegaskan kesetaraan layanan umat Khonghucu
Dalam kesempatan itu, Nasaruddin menegaskan pemerintah berkomitmen memperjuangkan hak umat Khonghucu secara adil dan setara. Ia menyatakan pelayanan keagamaan harus diberikan secara inklusif kepada seluruh pemeluk agama tanpa pembedaan.
“Kita selaku pemerintah akan tetap memberikan hak-hak yang adil terhadap semua umat beragama, tidak ada perbedaan satu sama lain,” tegasnya.
Dukungan pemerintah, kata Nasaruddin, mencakup alokasi anggaran yang proporsional untuk pembinaan umat beragama, termasuk umat Khonghucu. Ia juga menyebut umat Khonghucu berhak menambah lembaga pendidikan keagamaan sebagaimana pemeluk agama lainnya.
“Ada anggaran-anggaran khusus, sesungguhnya persentasenya pun juga sangat adil sesuai dengan komposisi yang kita miliki. Dan berhak Khonghucu juga untuk menambah lembaga pendidikan yang ada seperti halnya agama-agama yang lain,” jelasnya.
Usulan Ditjen Khonghucu dibahas lintas kementerian
Mengenai aspirasi pembentukan Direktorat Jenderal Khonghucu, Nasaruddin mengatakan Kementerian Agama telah dan terus memperjuangkan usulan tersebut. Namun, pembentukan struktur eselon I baru tidak hanya menjadi kewenangan Kementerian Agama dan memerlukan kajian bersama.
Ia menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) perlu mengukur kebutuhan, Kementerian Keuangan menghitung pendanaan, dan Bappenas turut terlibat. Pemerintah, ujarnya, akan membahas usulan itu secara simultan dan memperhatikannya.
“Pembentukan Dirjen memang sudah diperjuangkan. Tapi itu bukan kewenangannya Kementerian Agama saja, karena ada KemenPAN-RB yang juga harus mengukur, Kementerian Keuangan juga harus menghitung pendanaannya, kemudian juga Bappenas. Jadi secara simultan nanti kita akan bahas dan pemerintah akan perhatikan,” urainya.
Meski pembentukan Ditjen masih memerlukan pembahasan lintas kementerian dan lembaga, Nasaruddin menyatakan pelayanan negara bagi umat Khonghucu akan terus ditingkatkan. Ia berharap umat dapat merasakan kenyamanan dalam menjalankan agama.
“Substansi pelayanan negara untuk umat Khonghucu akan semakin baik. Saya doakan semoga kenyamanan beragama Khonghucu di Indonesia ini insyaallah semakin sejuk,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















