Headline.co.id ~ Kementerian Pariwisata berkomitmen memperluas akses informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan komitmen itu dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Forum tersebut juga digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi dan memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kemenpar.
Widiyanti mengatakan informasi publik merupakan hak dasar setiap warga negara. Menurut dia, masyarakat membutuhkan hubungan yang transparan, interaktif, dan responsif dengan pemerintah, terutama di era keterbukaan informasi.
“Forum ini menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya,” kata Widiyanti.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia berharap forum tersebut dapat mendorong peningkatan layanan informasi publik secara optimal dan berkelanjutan. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) Hamdan Hamedan dan Praktisi Komunikasi Publik Wicaksono hadir sebagai narasumber untuk berbagi wawasan dan menyamakan persepsi mengenai keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Halo Wonderful layani permintaan informasi hingga konsultasi
Sebagai salah satu upaya memperluas keterbukaan informasi publik, Kemenpar mengoperasikan platform layanan terpadu Halo Wonderful sejak Agustus 2025. Platform ini melayani permintaan informasi, pengaduan, penyampaian aspirasi, serta konsultasi terkait pariwisata.
Layanan Halo Wonderful dapat digunakan berbagai unsur ekosistem pariwisata, termasuk akademisi, industri, pemerintah, komunitas, media, dan masyarakat. Akses disediakan melalui WhatsApp, call center, email, aplikasi, situs web, media sosial, serta layanan langsung di kantor Kemenpar.
“Dengan pengelolaan informasi yang baik, tentu harapannya program dan kebijakan di Kementerian Pariwisata dapat tersampaikan secara efektif, memberi dampak positif bagi masyarakat luas khususnya untuk ekosistem pariwisata,” ujar Widiyanti.
Kemenpar juga mengoptimalkan saluran digital lain. Situs web resmi kementerian memuat informasi tentang kegiatan dan program kerja. Sementara itu, situs promosi Indonesia Tourism telah mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk membantu wisatawan memperoleh informasi mengenai destinasi, event, dan atraksi wisata secara lebih akurat dan cepat.
Melalui kanal YouTube, Kemenpar menyampaikan laporan bulanan, data statistik, capaian pariwisata, serta dokumentasi kegiatan kementerian. Widiyanti mengatakan pengelolaan informasi yang baik diharapkan membuat program dan kebijakan tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.
Kemenpar tercatat konsisten meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sepanjang 2021 hingga 2025. Widiyanti mengajak seluruh jajaran mempertahankan capaian tersebut.
“Predikat ini bukan hanya tanggung jawab PPID utama, tetapi juga seluruh PPID, baik tingkat I maupun pelaksana, serta kita semua. Sinergi dan konsistensi menjadi kunci peningkatan pelayanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.
Sejumlah PPID Kemenpar mendapat predikat Informatif
Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 juga menjadi kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada PPID Kemenpar yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Layanan Informasi Publik 2026.
Pada kategori PPID Tingkat I atau kedeputian, predikat “Informatif” diberikan kepada Deputi Bidang Pemasaran, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Deputi Bidang Industri dan Investasi, serta Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.
Predikat yang sama pada kategori PPID Pelaksana diraih Politeknik Pariwisata Makassar, Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Politeknik Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata Lombok, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Politeknik Pariwisata Palembang, Politeknik Pariwisata NHI Bandung, dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Politeknik Pariwisata Medan memperoleh predikat “Menuju Informatif”.
Wakil Ketua KIP Hafidhah Farwa mengatakan PPID bukan sekadar pelaksana administrasi, melainkan garda terdepan pelayanan informasi publik sekaligus representasi komitmen badan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ia menyebut tiga strategi untuk meningkatkan keterbukaan informasi: memperkuat komitmen pimpinan, memastikan informasi akurat dan akuntabel, serta membangun sistem informasi terintegrasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Dengan adanya keterbukaan informasi, memang tujuannya adalah bagaimana memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Hafidhah.
Ia mengapresiasi penyelenggaraan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kemenpar. Menurut Hafidhah, penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas komitmen dan kinerja unit kerja dalam mewujudkan tata kelola yang transparan. Ia mendorong unit penerima penghargaan terus berinovasi dan memastikan informasi yang disediakan bersifat inklusif.
Komunikasi pariwisata dinilai dari dampak nyata
Hamdan Hamedan mengatakan keberhasilan komunikasi pariwisata perlu dinilai dari dampak nyata, seperti peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat, bukan hanya jumlah tayangan atau tanda suka di media sosial.
Ia menekankan pentingnya membuat konten media sosial dan siaran pers yang sesuai kebutuhan audiens, memakai bahasa sehari-hari yang mudah dipahami dan merangkul masyarakat, serta membangun interaksi aktif dengan menanggapi komentar. Menurut Hamdan, keberhasilan komunikasi ditentukan oleh cara masyarakat menerima, memahami, dan meneruskan pesan.
“Jadi by the end of the day, it is not us communication. It is them,” kata Hamdan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.




















