Headline.co.id, Depok ~ Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengkritik kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, termasuk munculnya budaya takut menyampaikan pendapat di tengah masyarakat. Kritik tersebut disampaikan dalam orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) di Graha Ronatama, Depok, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026). Dalam kesempatan itu, Megawati menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat, kasus penyadapan, hingga aktivitas buzzer di media sosial. Ia juga mengingatkan pentingnya keberanian masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat.
Megawati Soekarnoputri menilai kebiasaan menunggu perintah atau komando sebelum mengambil sikap dapat memengaruhi keberanian masyarakat dalam menyuarakan pandangan. Menurut Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) tersebut, setiap warga negara memiliki hak untuk berbicara sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
Megawati Soekarnoputri bahkan mempertanyakan situasi ketika masyarakat terkesan enggan menyampaikan kritik secara terbuka. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat seharusnya dapat dijalankan tanpa rasa takut sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus,” ujar Megawati.
“Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini,” lanjutnya.
Megawati Pertanyakan Penegakan Hukum dan Kasus Penyadapan
Dalam orasinya, Megawati turut menyinggung kondisi lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Perhatian khusus diberikan kepada kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Megawati mengingatkan bahwa dirinya memiliki peran dalam proses pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Karena itu, ia mempertanyakan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di lingkungan kepolisian.
“Apa ya enggak malu ya, polisi yang saya buat kayak gitu. Tapi kan endak ada yang berani nanya sama saya, wartawan, padahal sudah tahu polisi itu saya yang memisahkan, loh kok beraninya coba menyadap?” kata Megawati.
Pernyataan tersebut mendapat tepuk tangan dari peserta yang menghadiri sidang terbuka senat.
Megawati juga mempertanyakan orientasi pejabat yang dinilainya lebih mengutamakan kekuasaan daripada pengabdian kepada negara.
“Ini kah baktimu kepada negaramu? Hanya untuk mencari kekuasaan,” ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Mereka adalah mantan Kapolri yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo; mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution; mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Pol Slamet Uliandi; serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Selain Presiden Prabowo, dugaan penyadapan tersebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Perkara tersebut masih dalam proses hukum sehingga penetapan status tersangka tidak dapat diartikan sebagai pembuktian kesalahan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Megawati Minta DPR Buat Aturan untuk Menertibkan Buzzer
Selain persoalan penegakan hukum, Megawati menyoroti keberadaan buzzer atau pihak yang aktif membentuk dan menyebarkan opini melalui media sosial.
Ia mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusun ketentuan hukum untuk mengatur aktivitas buzzer.
“Saya mengatakan ke DPR, harus dibuat hukum bagi mereka yang buzzer-buzzer,” kata Megawati, sebagaimana dikutip dari tayangan Kompas TV.
Usulan tersebut muncul ketika Megawati menyinggung keberadaan wartawan yang meliput orasi ilmiahnya.
“Di sini ada wartawan, kalau kamu mau masukkan saya ke dalam wartamu, awas lho ya. Kamu bukan buzzer,” ucapnya.
Megawati menilai sebagian buzzer hanya berani menyampaikan pandangan melalui media sosial, tetapi tidak bersedia menghadapi pihak yang dikritiknya secara langsung.
Menurutnya, perbedaan pendapat seharusnya dapat dibahas melalui diskusi maupun perdebatan secara terbuka.
“Kalau memang mereka atau saya seperti itu, seharusnya mereka berhadapan dengan saya,” katanya.
Megawati mengaku pernah mengundang pihak-pihak yang mengkritiknya melalui media sosial untuk bertemu dan berdiskusi langsung.
“Saya bilang, ‘kamu kenapa begitu? Datang sini, bertemu dengan saya, diskusi, debat’. Never, enggak ada satu orang pun yang berani,” ujarnya.
Tegaskan Tidak Takut Bersuara dan Kritik Pemerintahan
Dalam kesempatan yang sama, Megawati mendorong masyarakat agar tidak takut menyampaikan pendapat terhadap kebijakan maupun penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mempertanyakan kemungkinan aparat menangkap masyarakat dalam jumlah besar hanya karena menyampaikan pandangan.
“Memangnya Polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah terus mau nangkap saya? Saya nggak takut,” tegas Megawati.
Megawati juga menceritakan pengalamannya ketika berhadapan dengan proses hukum. Ia mengaku pernah dipanggil kepolisian sebanyak tiga kali dan kejaksaan satu kali.
Menurutnya, memenuhi panggilan aparat merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum sebagai warga negara, bukan tindakan pembangkangan.
Ia kemudian menyampaikan kritik terhadap jalannya pemerintahan dengan mengaitkannya pada tanggung jawab menjaga masa depan bangsa.
“Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai,” kata Megawati.
Megawati Pilih Tetap di Luar Pemerintahan
Di tengah kritik terhadap kondisi demokrasi dan penegakan hukum, Megawati turut menegaskan sikap politiknya untuk tetap berada di luar pemerintahan.
Ketua Umum PDIP tersebut menyampaikan bahwa dirinya memilih tidak bergabung dengan pemerintahan meskipun mendapatkan kesempatan.
“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” ujar Megawati.
Megawati juga menekankan bahwa sikap politik dan kehidupan berbangsa harus memiliki landasan ideologis yang kuat, yakni Pancasila.
Menurutnya, Pancasila tidak cukup dipahami sebatas rumusan atau hafalan, tetapi perlu dipelajari berdasarkan sejarah kelahirannya serta diterapkan dalam kehidupan bernegara.
“Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara,” katanya.
Megawati: Menjadi Presiden Gampang, Menjadi Pemimpin Sulit
Di hadapan para peserta sidang terbuka, Megawati juga menyampaikan pandangannya mengenai tanggung jawab seorang pemimpin.
Dalam orasi ilmiah berjudul “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia”, ia menjelaskan bahwa menduduki jabatan tinggi tidak serta-merta membuat seseorang mampu menjalankan tanggung jawab kepemimpinan.
“Karena menjadi pemimpin itu sulit, tapi menjadi Presiden itu gampang,” kata Megawati.
Megawati kemudian membagikan pengalamannya ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Menurutnya, seorang presiden memperoleh berbagai fasilitas dan penghormatan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
“Saya merasakan, dihormati kiri kanan, mau buka pintu sendiri tidak boleh, mesti dibukakan, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa di balik fasilitas dan penghormatan tersebut terdapat risiko serta tanggung jawab besar yang harus dihadapi.
“Tetapi belakangnya itu juga, itu banyak sekali yang namanya kerikil-kerikil tajam yang kalau kita tidak hati-hati maka kita bisa terpeleset,” katanya.
Megawati mengibaratkan perjalanan hidupnya seperti cakra manggilingan, yakni roda kehidupan yang terus berputar melalui berbagai keadaan.
“Berbagai ujian sejarah telah saya lalui,” ujarnya.
Pengalaman tersebut mendorong Megawati merenungkan hakikat kepemimpinan dan tanggung jawab seseorang ketika memegang kekuasaan.
“Ketika saya merenungkan hal itu, saya mencoba merumuskan apa hakekat dari jati diri seorang pemimpin?” tuturnya.
Menurut Megawati, seorang pemimpin tidak hanya diuji melalui kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga konsistensi dalam mempertahankan prinsip ketika menghadapi berbagai kepentingan.
“Setiap pemimpin nanti selalu diuji konsistensinya, keteguhan dan sikapnya terlebih ketika sedang memegang kekuasaan,” katanya.
Dari pengalamannya, Megawati merumuskan lima dimensi kepemimpinan strategik yang menekankan keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran, hingga kebenaran.
“Setelah mengalami kontemplasi yang mendalam, saya merumuskan lima dimensi seorang pemimpin yang betul-betul saya kira harus mempunyai strategi atau strategic thinking,” ujarnya.
Wisuda STIPAN Diikuti 150 Lulusan
Orasi ilmiah Megawati disampaikan dalam rangkaian Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Semester Ganjil STIPAN.
Kegiatan tersebut meluluskan sebanyak 150 mahasiswa yang berasal dari tiga program studi.
Jumlah itu terdiri atas 79 lulusan S1 Ilmu Pemerintahan, 22 lulusan S1 Ilmu Politik, dan 49 lulusan S2 Ilmu Pemerintahan.
Sejumlah tokoh turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Hadir pula sejumlah gubernur, wakil gubernur, bupati, serta pimpinan DPRD dari berbagai daerah.
Melalui orasinya, Megawati menekankan pentingnya kepemimpinan yang berpegang pada Pancasila, memiliki keberanian dalam mengambil sikap, serta mengutamakan tanggung jawab kepada rakyat, bangsa, dan negara.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















