Headline.co.id ~ Evaluasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2026 di Kementerian Agama dimulai melalui entry meeting yang digelar secara daring pada Rabu (18/11/2026). Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) mendukung evaluasi yang dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut sebagai bagian dari Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Penilaian ini ditujukan untuk mengidentifikasi celah pengendalian dan area berisiko, dengan memeriksa dokumen, mengobservasi pelaksanaan, serta menyurvei pegawai.
Inspektur V Itjen Kemenag Muhamad Iqbal mengatakan evaluasi harus menghasilkan perbaikan nyata, bukan semata-mata memenuhi target indeks. Ia meminta unit kerja menyiapkan data dan bukti pelaksanaan secara lengkap serta menyampaikan informasi secara terbuka kepada evaluator.
Evaluasi IEPK 2026 diarahkan untuk perbaikan pengendalian
Iqbal menyampaikan bahwa hasil evaluasi diharapkan dapat memetakan area berisiko dan menghasilkan rekomendasi yang konkret serta dapat ditindaklanjuti unit kerja. Menurut dia, masukan evaluator perlu memperkuat pengendalian, terutama pada area yang memiliki risiko korupsi tinggi.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Evaluasi ini tidak hanya menghasilkan penilaian atas tingkat efektivitas pengendalian korupsi, tetapi juga harus memberikan masukan yang konkret, objektif, dan dapat ditindaklanjuti, terutama untuk memperkuat implementasi pengendalian pada area yang memiliki risiko korupsi tinggi,” ujar Iqbal.
Kementerian Agama, kata Iqbal, telah melakukan sejumlah upaya dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Upaya itu mencakup penyempurnaan kebijakan antikorupsi, pengembangan sistem manajemen antikorupsi, pengelolaan benturan kepentingan, dan peningkatan kompetensi pengelola risiko.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif. Pengendalian perlu diterapkan secara konsisten dan menjadi bagian dari pelaksanaan tugas serta fungsi setiap unit kerja.
Iqbal juga menegaskan evaluasi tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar level tertinggi indeks. “Bagi kami, ini bukan sekadar untuk mencapai level tertinggi dari indeks IEPK. Lebih dari itu, kita ingin memastikan pengendalian intern di Kementerian Agama benar-benar mampu mencegah penyimpangan, melindungi keuangan negara, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
BPKP menilai aspek pencegahan, deteksi, dan respons
Dalam pemaparannya, tim BPKP menjelaskan evaluasi IEPK menggunakan kerangka pengendalian kejadian korupsi dengan tiga aspek utama: pencegahan, deteksi, dan respons. Ketiga aspek itu dijabarkan dalam 12 indikator.
Indikator yang disebutkan meliputi kebijakan antikorupsi, sistem antikorupsi, dukungan sumber daya, asesmen dan mitigasi risiko korupsi, saluran pelaporan internal, kepemimpinan etis, integritas organisasional, investigasi, hingga tindakan korektif.
Penilaian dilakukan melalui validasi dokumen dan bukti implementasi, observasi, serta survei kepada pegawai dengan aplikasi Parikhsana. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian kebijakan yang sudah ditetapkan dan penerapannya di lingkungan kerja Kementerian Agama.
Unit kerja diminta menyiapkan data secara terbuka
Iqbal meminta seluruh unit kerja mendukung proses evaluasi dengan menyiapkan data, dokumen, dan bukti pelaksanaan secara lengkap. Keterbukaan informasi serta koordinasi seluruh unsur, menurut dia, diperlukan agar evaluator memperoleh gambaran objektif tentang kondisi pengendalian intern di Kementerian Agama.
Kegiatan entry meeting diikuti Iqbal, jajaran Itjen Kemenag, tim penjamin kualitas SPIP Terintegrasi, Tim IEPK, Satgas Pungli/Korupsi dan Satgas Pengadaan Barang dan Jasa pada Inspektorat V, perwakilan Biro Organisasi dan Tata Laksana, serta tim evaluator BPKP.
Auditor Ahli Madya Itjen Kemenag Mawariatul Jannawati menyatakan tim Penjamin Kualitas SPIP Terintegrasi siap mendukung kebutuhan evaluator. Ia menilai koordinasi dan kolaborasi penting agar data serta informasi yang diminta dapat terpenuhi.
“Kami menyambut baik pelaksanaan evaluasi IEPK ini. Bersama tim, kami siap mendukung kebutuhan BPKP dalam proses evaluasi SPIP Terintegrasi, sebagaimana kami juga terlibat dalam penjaminan kualitas SPIP Kementerian Agama,” ungkap Mawariatul.
Itjen Kemenag berharap hasil evaluasi IEPK 2026 menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Pengendalian yang semakin efektif diharapkan membantu Kementerian Agama mengantisipasi risiko korupsi, mencegah penyimpangan, melindungi keuangan negara, dan menumbuhkan budaya integritas di seluruh lingkungan kerja.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















