Headline.co.id, Jakarta ~ Wacana relokasi sebagian populasi badak jawa Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari sejumlah anggota DPR dan Pemerintah Provinsi Banten. Rencana yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam forum COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026), itu bertujuan mengurangi risiko kepunahan akibat bencana alam. Namun, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kelayakan Alas Purwo sebagai habitat kedua belum dapat dipastikan karena masih memerlukan kajian ilmiah menyeluruh.
Wacana pemindahan badak jawa Ujung Kulon tersebut mendapat sorotan karena kawasan konservasi di ujung barat Pulau Jawa itu merupakan satu-satunya habitat alami terakhir spesies Rhinoceros sondaicus di dunia. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan relokasi hingga seluruh kajian ekologis dan aspek pendanaan dibuka kepada publik.
Sementara itu, upaya penyelamatan badak jawa Ujung Kulon melalui pengembangan habitat kedua dinilai pemerintah sebagai strategi konservasi jangka panjang. Gagasan tersebut muncul untuk mengantisipasi ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berpotensi membahayakan keberlangsungan populasi badak jawa di habitat alaminya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
DPR Minta Relokasi Badak Jawa Dihentikan Sementara
Alex Indra Lukman menilai pemerintah harus mengedepankan penelitian mendalam sebelum memutuskan pemindahan satwa yang masuk kategori sangat terancam punah tersebut.
Menurut Alex, keberadaan badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon hingga saat ini menunjukkan kemampuan spesies tersebut bertahan menghadapi berbagai perubahan lingkungan, termasuk dampak letusan Gunung Krakatau pada 1883.
“Perlu penelitian mendalam, kenapa badak purba ini bisa bertahan dari ganasnya dampak letusan Gunung Krakatau hingga pemanasan global dewasa ini,” kata Alex kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Alex menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup badak jawa. Karena itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan perubahan habitat harus mempertimbangkan keselamatan populasi dan keseimbangan ekosistem.
“TNUK merupakan satu-satunya rumah dan habitat terakhir di dunia, bagi kelangsungan hidup satwa dengan nama latin rhinoceros sondaicus. Lempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam, akan memicu kamarahan dunia,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut juga meminta pemerintah membuka hasil penelitian, risiko ekologis, serta rencana pembiayaan sebelum melanjutkan pengambilan keputusan.
“Kami meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan relokasi sampai seluruh kajian ilmiah, risiko ekologis dan aspek pendanaannya dibuka ke publik,” tegas Alex.
Ia mengingatkan bahwa tujuan perlindungan satwa tidak boleh justru menciptakan ketidakpastian terhadap masa depan habitatnya.
Kementerian Kehutanan Tegaskan Alas Purwo Belum Ditetapkan
Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, masih sebatas calon lokasi yang perlu diteliti untuk pengembangan habitat kedua badak jawa.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menjelaskan bahwa pengembangan habitat alternatif bukan merupakan gagasan baru.
Sejak dekade 1980-an, sejumlah kawasan pernah masuk dalam pembahasan, di antaranya Gunung Honje, kawasan yang kini menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, serta Cikepuh.
Kendati demikian, penentuan habitat kedua harus berdasarkan kajian ilmiah yang mampu memastikan kesesuaian kawasan dengan kebutuhan hidup badak jawa.
“Gagasan tersebut masih memerlukan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh untuk memastikan kesesuaian kawasan sebagai habitat yang mampu mendukung keselamatan dan keberlangsungan hidup Badak Jawa,” demikian pernyataan Kementerian Kehutanan melalui informasi resmi Taman Nasional Ujung Kulon.
Hingga Senin (16/11/2026), belum ada keputusan resmi mengenai penetapan Alas Purwo sebagai lokasi translokasi. Jumlah badak yang akan dipindahkan, metode pemindahan, pembangunan fasilitas, serta jadwal pelaksanaannya juga belum ditentukan.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua tidak boleh mengurangi prioritas perlindungan badak jawa di Ujung Kulon.
“Penguatan perlindungan habitat utama dan pengembangan habitat kedua merupakan dua upaya yang perlu berjalan beriringan,” tegas Ristianto.
Daniel Johan Soroti Perbedaan Kondisi Habitat Ujung Kulon dan Alas Purwo
Penolakan juga disampaikan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan. Ia menilai pemindahan badak jawa ke Alas Purwo memiliki risiko besar karena karakteristik lingkungan kedua kawasan berbeda.
Daniel menyebut populasi badak jawa diperkirakan hanya tersisa 87 hingga 100 ekor. Dengan jumlah yang terbatas tersebut, ia menilai setiap kebijakan konservasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
“Secara konservasi dan keberlangsungan habitat Badak Jawa, banyak yang menolak tegas rencana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon ke Alas Purwo. Ide ini terlalu riskan, mengingat Ujung Kulon merupakan rumah asli badak bercula satu, dan populasinya diperkirakan hanya 87-100 ekor, sedangkan IUCN mengategorikannya sangat terancam punah,” kata Daniel, Senin (16/11/2026).
Menurut Daniel, badak jawa memiliki kebutuhan lingkungan yang spesifik, termasuk ketersediaan sumber air dan kubangan lumpur untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
Ia menilai kondisi Alas Purwo yang cenderung kering dan panas berbeda dengan lingkungan Ujung Kulon yang lembap dan teduh.
“Sedangkan Alas Purwo itu sangat berbeda karena kering, panas, dan terbuka. Ujung Kulon lembap, teduh, dan basah,” ujarnya.
Daniel juga mempertanyakan belum adanya kajian kelayakan ekologis Alas Purwo yang disampaikan secara terbuka kepada publik.
Ia mengingatkan potensi interaksi badak jawa dengan satwa lain yang telah menghuni kawasan tersebut serta risiko yang dapat muncul dalam proses pemindahan.
Selain itu, Daniel menyinggung pengalaman pemindahan individu badak dalam kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) sebagai alasan perlunya evaluasi terhadap risiko translokasi.
Menurutnya, masukan masyarakat, pemerhati konservasi, dan pemerintah daerah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan masa depan badak jawa.
“Dari berbagai pertimbangan tersebut kami bersama masyarakat menolak rencana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya dari Ujung Kulon. Badak memang tidak bisa bersuara membela haknya. Tapi kita semua bisa menyuarakan ini sebelum terlambat,” tuturnya. detiknews+1
Wakil Gubernur Banten Keberatan Badak Jawa Dipindahkan
Penolakan terhadap wacana relokasi juga disampaikan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah. Ia menilai badak jawa merupakan kekayaan alam sekaligus identitas daerah yang harus dipertahankan.
Dimyati menyampaikan keberatannya saat memberikan keterangan di Kota Serang, Banten, Senin (16/11/2026).
“Saya keberatan ya. Nanti saya panggil deh TNUK-nya,” kata Dimyati.
Ia mengaku belum mengetahui secara terperinci alasan munculnya wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.
“Ya keberatan karena badak itu asetnya Banten ya. Kalau nggak ada badak ya bukan Banten nih, gitu loh. Nah, saya lihat ada apa ini badak dipindahkan, apa tidak mampu begitu? Atau seperti apa?” ucapnya.
Dimyati juga menyampaikan harapannya agar keberadaan badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon dapat diketahui masyarakat secara lebih luas, tidak hanya berdasarkan hasil pemantauan kamera.
Keberatan terhadap rencana tersebut turut disuarakan sejumlah unsur masyarakat setempat, termasuk organisasi mahasiswa, Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon, serta sejumlah kepala desa dan warga. detiknews+1
Hashim Usulkan Habitat Kedua untuk Antisipasi Bencana Alam
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengemukakan gagasan pemindahan sebagian populasi badak jawa dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Hashim menilai keberadaan seluruh populasi badak jawa di satu kawasan memiliki risiko apabila terjadi bencana besar, terutama gempa bumi, tsunami, atau aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
“Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” ujar Hashim.
Atas pertimbangan tersebut, muncul gagasan pengembangan habitat kedua sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup satwa langka itu.
“Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo. Alas Purwo itu di ujung Jawa Timur, paling ujung, berhadapan dengan Pulau Bali,” tambahnya.
Hashim juga menjelaskan bahwa pengembangan habitat kedua berpeluang memperoleh dukungan pendanaan melalui skema konservasi.
Ia optimistis lembaga donor dan investor dapat terlibat dalam mendukung program tersebut. Menurutnya, Indonesia memiliki 57 taman nasional yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama pendanaan.
“Saat ini kan ada 57 taman nasional, skemanya nanti bisa seperti kerja sama dengan Norwegia,” ujarnya.
Meski demikian, gagasan pengembangan habitat kedua tersebut belum disertai keputusan teknis mengenai pemindahan badak jawa ke Alas Purwo. detiknews+1
Badak Jawa Berstatus Sangat Terancam Punah
Badak jawa merupakan salah satu satwa paling langka di dunia. Berdasarkan klasifikasi International Union for Conservation of Nature (IUCN), spesies Rhinoceros sondaicus termasuk kategori Critically Endangered atau sangat terancam punah.
Satwa tersebut juga masuk dalam Apendiks I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), yang memberikan perlindungan ketat terhadap perdagangan internasional spesies terancam punah.
Di Indonesia, badak jawa termasuk satwa dilindungi melalui sejumlah ketentuan konservasi, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta perubahannya, serta peraturan terkait pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar.
Habitat utama badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon juga merupakan bagian dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.
Dengan status perlindungan tersebut, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan menjaga populasi yang tersisa sekaligus mengantisipasi ancaman terhadap habitat alaminya.
Perlindungan Ujung Kulon Tetap Menjadi Prioritas
Di tengah munculnya penolakan terhadap wacana relokasi, Kementerian Kehutanan memastikan bahwa perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi prioritas utama.
Pemerintah memandang pengembangan habitat kedua sebagai salah satu pilihan strategi konservasi jangka panjang, bukan sebagai pengganti perlindungan kawasan yang selama ini menjadi rumah badak jawa.
Kelayakan lokasi alternatif harus dipastikan melalui penelitian ilmiah yang mempertimbangkan kondisi lingkungan, keselamatan satwa, serta keberlangsungan populasi di habitat asal.
Dalam keterangan resminya pada 16 November 2026, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa penjajakan Alas Purwo belum menjadi keputusan penetapan lokasi maupun pelaksanaan translokasi. Kehutanan+1
“Bagi kita semua, satu hal yang tidak boleh dilupakan: menyelamatkan Badak Jawa membutuhkan perencanaan matang, dasar ilmiah yang kuat, dan komitmen bersama. Bukan sekadar memindahkan satwa, tetapi memastikan masa depan spesies langka kebanggaan Indonesia ini tetap terjaga,” demikian penegasan Ristianto.
Dengan demikian, hingga informasi terakhir yang disampaikan pemerintah, wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo masih berada pada tahap penjajakan. Belum ada keputusan resmi mengenai pelaksanaan relokasi, sementara tuntutan agar pemerintah membuka kajian ilmiah dan mempertimbangkan risiko ekologis terus mengemuka.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
















