Headline.co.id ~ Headline.co.id, Jakarta, Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/MA dan SMK/MAK 2026 mencatat tingkat kehadiran peserta gelombang kedua di atas 97 persen setiap hari pada 2–5 November 2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan capaian itu dalam evaluasi pelaksanaan TKA di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (9/11/2026). Evaluasi juga mencatat jumlah dugaan pelanggaran tata tertib turun dari 308 temuan pada gelombang pertama menjadi 68 pada gelombang kedua. Pemerintah menindaklanjuti hasil tersebut dengan memperkuat kapasitas layanan digital dan pengawasan untuk menjaga keandalan serta integritas asesmen.
TKA SMA 2026 diikuti lebih dari 3,8 juta pendaftar, meningkat dibandingkan sekitar 3,4 juta peserta pada tahun sebelumnya. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin mengatakan evaluasi mencakup partisipasi peserta, penanganan gangguan teknis, dan pengawasan integritas.
“Secara umum, partisipasi tahun ini memang berada di sekitar 3,8 juta peserta, dibandingkan sekitar 3,4 juta pada tahun sebelumnya. Kami juga melihat bagaimana penanganan gangguan teknis dan pengawasan integritas selama pelaksanaan TKA,” ujar Toni dalam Temu Media Pelaksanaan TKA SMA/MA/Sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Partisipasi TKA SMA 2026 pada tiga gelombang
TKA 2026 dilaksanakan dalam dua gelombang utama dan satu gelombang khusus. Gelombang pertama berlangsung pada 26–29 Oktober 2026 dengan 2.118.746 pendaftar. Sebanyak 1.813.155 peserta mengikuti ujian secara daring, sedangkan 305.591 peserta menggunakan moda semi daring.
Kehadiran harian pada gelombang pertama berkisar 84,67 hingga 96,98 persen. Pada gelombang kedua, tercatat 1.643.553 pendaftar, terdiri atas 1.416.281 peserta moda daring dan 227.272 peserta moda semi daring.
Kehadiran gelombang kedua tercatat 96,74 persen pada hari pertama, 97,15 persen pada hari kedua, 97,07 persen pada hari ketiga, dan 97,04 persen pada hari keempat. Sementara itu, gelombang khusus diikuti 103.362 pendaftar, termasuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C. Hasil TKA bagi peserta Paket C digunakan untuk keperluan penyetaraan capaian pembelajaran dengan pendidikan formal.
Gangguan teknis ditangani dengan sesi khusus
Gangguan teknis terjadi pada 27 Oktober 2026, saat gelombang pertama berlangsung. Untuk memberi kesempatan kepada peserta yang terdampak, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 022 Tahun 2026 yang mengatur sesi khusus pada 30 Oktober 2026. Sebanyak 76,7 persen peserta yang dijadwalkan mengikuti sesi tersebut hadir.
“Jadi, ketika ada gangguan di sesi pertama, hari kedua, kita langsung selesaikan, tidak menunggu waktu lama,” kata Toni.
Kemendikdasmen kemudian meningkatkan kapasitas layanan basis data bank soal dan layanan manajemen koneksi, masing-masing dari dua menjadi sepuluh unit layanan. Penyesuaian juga dilakukan pada konfigurasi sistem dan aplikasi, termasuk pembatasan permintaan serta pengaturan akses berdasarkan wilayah yang diizinkan. Langkah itu ditujukan untuk memperkuat kesiapan infrastruktur digital saat asesmen diikuti banyak peserta secara serentak.
Dugaan pelanggaran masih diverifikasi
Jumlah dugaan pelanggaran tata tertib turun sekitar 78 persen, dari 308 temuan pada gelombang pertama menjadi 68 temuan pada gelombang kedua. Toni menyebut siaran langsung dan unggahan foto dari ruang ujian sebagai salah satu bentuk dugaan pelanggaran yang ditemukan pada gelombang pertama. Meski tidak semua unggahan menampilkan substansi soal, tindakan tersebut tetap melanggar ketentuan TKA.
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Rahmawati mengatakan dugaan pelanggaran dapat melibatkan peserta didik maupun pelaksana di satuan pendidikan, termasuk pengawas dan teknisi. Penjatuhan sanksi dilakukan setelah konfirmasi dan verifikasi oleh Inspektorat Jenderal.
“Kami cukup berhati-hati ketika menjatuhkan sanksi. Ini tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan bukti yang ada di media sosial, tetapi juga melalui proses pendalaman,” ujar Rahmawati.
Dalam rekapitulasi awal gelombang pertama, terdapat 14 temuan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. BKPDM telah mengoordinasikan temuan itu dengan Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti. Klarifikasi bersama dinas pendidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah dugaan pelanggaran masih berlangsung.
Untuk memperkuat pengawasan, BKPDM berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen. Pengawasan bersama Ombudsman RI juga dilakukan di 34 provinsi.
Pada 2 November 2026, BKPDM menerbitkan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 yang mengingatkan dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan untuk mematuhi tata tertib TKA. Kemendikdasmen juga meminta sekolah memastikan seluruh unsur pelaksana memahami ketentuan sebelum ujian. Setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan. Evaluasi tahun ini mencakup kelancaran pelaksanaan, ketahanan sistem, konsistensi pengawasan, serta penegakan tata tertib untuk menjaga kredibilitas hasil asesmen.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
