Headline.co.id ~ Pemkab Gresik mendorong pengarusutamaan gender masuk ke kebijakan dan program pembangunan, dengan akses layanan kesehatan sebagai salah satu contoh penerapannya. Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan hal itu saat membuka Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Masyarakat Tahun 2026 di Ruang Mandala Bakti Praja, Kantor Bupati Gresik, Kamis (12/11/2026). Ia menegaskan perempuan dan laki-laki perlu memperoleh akses, kesempatan, partisipasi, dan manfaat pembangunan secara adil. Salah satu kebijakan yang disorot ialah pelayanan gratis di puskesmas bagi warga yang memiliki KTP Gresik, sesuai ketentuan yang berlaku.
Alif mengatakan kesetaraan gender bukan upaya mempertentangkan peran perempuan dan laki-laki, melainkan mendorong keduanya saling bekerja sama. “Kesetaraan gender bukanlah upaya untuk mempertentangkan atau menyaingi peran salah satu pihak, melainkan bagaimana laki-laki dan perempuan dapat saling bermitra, berkolaborasi, dan menguatkan dalam berbagai sektor kehidupan,” ujarnya.
Pengarusutamaan gender mencakup seluruh tahapan pembangunan
Menurut Alif, pengarusutamaan gender perlu diterapkan sejak perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengawasan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah diharapkan memberi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil bagi perempuan maupun laki-laki.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia mencontohkan penerapan prinsip tersebut melalui layanan kesehatan di Gresik. Warga yang memiliki KTP Gresik dapat berobat gratis di puskesmas ketika sakit, sesuai ketentuan yang berlaku. Pelayanan itu diberikan tanpa membedakan jenis kelamin.
“Pokoknya punya KTP Gresik, kalau sakit ke puskesmas, gratis. Kami tidak membedakan ini laki-laki atau perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan pelayanan,” tegas Alif.
Pemkab Gresik, kata dia, juga mengalokasikan anggaran Rp120 miliar untuk program Universal Health Coverage (UHC). Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan masyarakat memperoleh jaminan pelayanan kesehatan.
Alif menyebut akses kesehatan sebagai salah satu contoh kebijakan publik yang perlu menjangkau masyarakat secara adil. Prinsip yang sama, menurutnya, perlu diterapkan di sektor lain agar perbedaan gender tidak membatasi kesempatan warga untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan.
Pemkab Gresik ajak masyarakat sebarkan pemahaman
Alif menilai pelaksanaan PUG membutuhkan dukungan masyarakat, selain kebijakan dan pengawasan pemerintah. Peserta sosialisasi diharapkan meneruskan pemahaman tentang kesetaraan gender di lingkungan masing-masing.
“Kami tidak bisa mengawasi sendiri. Kami tidak bisa bertemu sampai 1,3 juta orang. Karena itu, kami titip masyarakat Kabupaten Gresik kepada Bapak Ibu semua untuk membantu menyampaikan dan meluruskan informasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga mendorong kolaborasi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, dan instansi vertikal. Kerja sama lintas sektor itu diharapkan membantu penerapan pemahaman tentang kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari dan proses pembangunan.
Sosialisasi PUG diikuti 200 peserta
Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik Titik Ernawati melaporkan, sosialisasi tersebut diikuti 200 peserta. Mereka berasal dari berbagai unsur, lain perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi perempuan, lembaga masyarakat, dan instansi vertikal.
Kegiatan itu bertujuan meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep, strategi, dan penerapan PUG. Sosialisasi juga mendorong keterlibatan aktif perempuan dan laki-laki dalam pembangunan yang responsif gender, inklusif, dan berkeadilan.
Materi disampaikan oleh Luluk Farida Mukhtar, Dewan Pembina Pondok Pesantren PPAI Darunajah Malang, dan Ubaidillah, Ketua PC ISNU Kabupaten Gresik. Nur Khosiah bertugas sebagai moderator.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Gresik Sinta Puspitasari Asluchul Alif serta perwakilan Kementerian Agama, perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi perempuan dan kemasyarakatan, forum anak, karang taruna, organisasi pemuda, unsur lintas agama, dan instansi vertikal.
Pemkab Gresik berharap prinsip kesetaraan gender semakin terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya memastikan komitmen tersebut terlihat dalam pelaksanaan program, agar seluruh warga memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
