Headline.co.id ~ Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melibatkan 38 kementerian dan lembaga dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045. Kick-off penyusunan dokumen tersebut digelar di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Kolaborasi lintas sektor ini dilakukan untuk menyusun arah pembangunan pariwisata nasional yang terarah, terpadu, berkualitas, dan berkelanjutan. RIPPARNAS disiapkan sebagai pedoman jangka panjang yang mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji mengatakan, penyusunan RIPPARNAS merupakan amanat Undang-Undang Kepariwisataan sekaligus langkah strategis untuk menentukan arah pembangunan pariwisata nasional dalam jangka panjang.
“Pembangunan kepariwisataan tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya oleh satu sektor. Pariwisata merupakan sektor multisektor yang membutuhkan dukungan dan keterpaduan berbagai bidang pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan RIPPARNAS memerlukan kontribusi, sinergi, dan kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat saling mendukung,” kata Bayu dalam sambutannya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
RIPPARNAS Jadi Pedoman Pembangunan Pariwisata
Bayu menjelaskan, RIPPARNAS akan menjadi landasan dan pedoman pembangunan kepariwisataan nasional bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga pengelola destinasi.
Dokumen perencanaan jangka panjang tersebut diharapkan memastikan pembangunan pariwisata berjalan secara terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Menurut Bayu, pembangunan kepariwisataan berkaitan dengan berbagai sektor. Cakupannya meliputi pengembangan destinasi, infrastruktur dan konektivitas, transportasi, lingkungan hidup, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, investasi, pemberdayaan masyarakat, serta ekonomi kreatif.
“Melalui pelibatan 38 kementerian/lembaga, kami berharap setiap sektor dapat memberikan masukan, informasi, serta pandangan mengenai kebijakan dan program yang dimiliki. Kontribusi tersebut sangat penting untuk memastikan RIPPARNAS yang disusun menjadi pedoman bersama dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan kepariwisataan Indonesia hingga 2045,” ujar Bayu.
Selaraskan dengan RPJMN dan RPJPD
Penyusunan RIPPARNAS diarahkan untuk mewujudkan pariwisata berkualitas yang menghasilkan nilai tambah ekonomi, memperluas manfaat bagi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya.
Arah pembangunan tersebut sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, Bayu menekankan pentingnya menyelaraskan RIPPARNAS dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
RIPPARNAS diharapkan tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah pusat. Dokumen itu juga ditujukan sebagai acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan di wilayah masing-masing.
“RIPPARNAS ini sangat dinantikan oleh pemerintah daerah sebagai panduan dalam merencanakan pembangunan kepariwisataan. Kami berharap dokumen ini nantinya dapat menjadi arah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan,” kata Bayu.
38 Kementerian dan Lembaga Diminta Aktif Berkontribusi
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini Mohamad Paham mengatakan, kegiatan kick-off meeting menjadi momentum bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan penyusunan RIPPARNAS.
Partisipasi itu mencakup penyampaian masukan serta penyelarasan program sesuai tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga.
“Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pembangunan kepariwisataan nasional yang berkualitas, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Martini.
Kegiatan penyusunan RIPPARNAS 2027–2045 tersebut juga menghadirkan diskusi panel. Narasumbernya lain Direktur Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Bappenas Wahyu Wijayanto; Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Brigjen Pol. Dr. Yade Setiawan Ujung; serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Achmad Fahrurazi.
Hadir pula Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Muhamad Mawardi; Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Warsito; serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Digital Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Okto Irianto.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
