Headline.co.id, Jakarta ~ Headline.co.id, Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama memperkuat pelaksanaan Sensus Barang Milik Negara (BMN) untuk menertibkan dan membenahi tata kelola aset negara senilai Rp129 triliun. Penguatan tersebut dilakukan melalui forum konsolidasi yang menyasar unit eselon I dan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Sejak diluncurkan pada 15 September 2026, sebanyak 4.194 dari 4.820 tiket sensus atau user ID telah terakses untuk ditindaklanjuti dalam proses inventarisasi. Sensus BMN Kemenag dilaksanakan karena pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BMN semakin detail dan tata kelola aset membutuhkan perhatian konsisten.
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kemenag Ahmad Hidatullah mengatakan forum konsolidasi digelar untuk menyamakan pandangan dari tingkat pimpinan hingga operator. Forum tersebut juga membahas penyusunan strategi, pembagian peran dalam verifikasi dan validasi, serta perumusan langkah konkret dan solusi dalam pelaksanaan sensus.
![[Siaran Pers] Wamen Nezar Patria: Kolaborasi Startup dan Rumah Sakit Buka Akses Inovasi Kesehatan Digital](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/10/siaran-pers-wamen-nezar-patria-kolaborasi-startup-dan-rumah-sakit-buka-akses-inovasi-kesehatan-digital.png)
Ahmad mengungkapkan, dari 4.820 tiket sensus atau user ID yang tersedia, 4.194 di antaranya atau 87 persen sudah terakses. Akses tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut proses inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Agama.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sensus BMN Kemenag Dilakukan dalam Dua Tahap
Ahmad menjelaskan, pelaksanaan Sensus BMN Kemenag akan diselesaikan dalam dua tahap. Tahap pertama menyasar aset yang berada di luar Kartu Inventaris Barang (KIB), dengan target penyelesaian pada periode 2026–2027.
Adapun tahap kedua menyasar aset yang tercatat di dalam KIB. Tahap ini ditargetkan selesai pada periode 2027–2028.
Menurut Ahmad, sensus tidak hanya ditujukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi fisik aset. Proses tersebut juga digunakan untuk memastikan setiap BMN telah melalui tahapan pengelolaan yang benar.
“Melalui sensus ini, kita tidak hanya memastikan kecocokan administrasi dengan fisik asetnya, tetapi juga menguji bahwa setiap BMN sudah melalui proses yang benar. Setiap barang membutuhkan pembaruan (update) rutin, baik keberadaan maupun kondisinya, agar tidak terjadi masalah saat unit kerja akan melakukan rehabilitasi atau pembangunan sarana prasarana,” jelasnya.
Pembaruan data secara rutin, kata Ahmad, diperlukan untuk mengetahui keberadaan dan kondisi setiap barang. Informasi tersebut berkaitan dengan kebutuhan unit kerja ketika akan melakukan rehabilitasi maupun pembangunan sarana dan prasarana.
Masih Ada Persoalan dalam Siklus Pengelolaan BMN
Ahmad menilai pelaksanaan sensus penting karena masih terdapat persoalan dalam siklus tata kelola BMN. Siklus tersebut mencakup perencanaan, pengadaan, pencatatan, penatausahaan, penggunaan, hingga pemanfaatan barang milik negara.
“Ternyata dari siklus yang kita lewati dalam tata kelola barang milik negara mulai dari perencanaan, ada RKBMN, pengadaan, pencatatan, penatausahaan, yang kemudian tahapan keduanya yang kita sebut dengan pengelolaan, ada penggunaan maupun pemanfaatan, ternyata dalam dua ruang lingkup tersebut masih banyak masalah yang harus kita tangani,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Ia menyebut pengawasan BPK yang semakin detail menjadi salah satu alasan Sensus BMN perlu dilakukan. Selain itu, konsistensi dalam setiap tahapan tata kelola diperlukan agar administrasi dan kondisi fisik aset dapat terus diperbarui.
Dalam proses tersebut, Kemenag juga menekankan optimalisasi Sistem Manajemen Informasi Aset Negara (SIMAN). Sistem ini dipandang penting untuk mendukung pencatatan BMN selama pelaksanaan sensus.
Pimpinan Diminta Kawal Operator BMN
Untuk memastikan sensus berjalan, Ahmad meminta pimpinan di seluruh unit kerja memberikan perhatian dan pengawalan terhadap operator BMN di lapangan. Pimpinan juga diminta memberikan motivasi serta mengatur kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan inventarisasi.
Menurutnya, pengawalan diperlukan untuk mendukung proses validasi dan verifikasi. Strategi pengerahan sumber daya manusia juga perlu diperhitungkan agar pelaksanaan sensus dapat berjalan sesuai pembagian peran yang telah ditetapkan.
“Oleh karena itulah kami hadirkan pimpinan-pimpinan yang ada di sini nanti supaya bisa mengawal, bisa menyupport, bisa memotivasi teman-teman operator. Termasuk khususnya dalam menghadapi sensus ini perlu ada perhitungan bagaimana mengerahkan sumber daya manusianya, bagaimana mengatur strateginya, bagaimana pemberdayaan di dalam validasi, verifikasi, dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
