Headline.co.id ~ Pemerintah mempercepat sinkronisasi data penyaluran bantuan sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk mengurangi risiko salah sasaran. Implementasi sistem tersebut ditinjau Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/7/2026). Melalui sistem yang menghubungkan berbagai basis data pemerintah, calon penerima bantuan diverifikasi secara lebih terintegrasi, cepat, dan objektif. Surabaya menjadi daerah dengan capaian pendataan tertinggi dalam uji coba tersebut, yakni 99,82 persen.
Data Penerima Bansos Diverifikasi Lintas Sumber
Peninjauan dilakukan melalui dialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam kegiatan itu, rombongan melihat proses verifikasi data penerima bantuan menggunakan sistem yang menghubungkan basis data lintas kementerian dan lembaga.
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Aris Kurniawan, menjelaskan Portal Perlinsos Digital tidak lagi menjadikan satu sumber data sebagai satu-satunya dasar penentuan penerima bantuan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut dia, informasi kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik dapat diverifikasi secara otomatis. Keterhubungan data tersebut ditujukan untuk menghasilkan data penerima bantuan yang lebih akurat.
“Tujuannya sederhana, yaitu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan data yang semakin terintegrasi, potensi salah sasaran bisa terus ditekan,” ujar Aris.
Persoalan data bantuan sosial selama ini masih ditandai dengan adanya warga yang berhak tetapi belum menerima bantuan. Di sisi lain, sebagian warga yang kondisi ekonominya telah berubah masih tercatat sebagai penerima.
Didukung PDN dan SPLP
Dalam implementasi Portal Perlinsos Digital, Kemkomdigi menyediakan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Kedua infrastruktur tersebut memungkinkan pertukaran data antarkementerian dan lembaga berlangsung secara aman dan real time.
Sinkronisasi data diharapkan mempercepat proses verifikasi calon penerima bantuan. Sistem tersebut juga ditujukan untuk menekan potensi data ganda serta membantu mengidentifikasi warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi.
Dengan demikian, data penerima bantuan dapat diperbarui berdasarkan informasi yang lebih luas dan tidak hanya mengandalkan pendataan dari satu instansi. Pemerintah menilai proses itu dapat mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Masyarakat juga tetap diberikan ruang untuk memperbaiki data apabila menemukan ketidaksesuaian. Perbaikan tersebut dilakukan melalui mekanisme sanggah.
Pemerintah menyatakan seluruh pertukaran data dilakukan berdasarkan persetujuan atau consent masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Data juga dilindungi teknologi enkripsi melalui layanan Cryptography as a Service milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Uji Coba Berlangsung di 43 Kabupaten/Kota
Hingga saat ini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten/kota. Surabaya mencatat capaian pendataan tertinggi dengan tingkat 99,82 persen.
Tingkat partisipasi tersebut disebut menunjukkan kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memastikan data penerima bantuan semakin akurat. Hasil uji coba itu disiapkan sebagai bagian dari proses sebelum sistem diterapkan secara nasional.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat dalam mendukung uji coba Portal Perlinsos Digital.
Menurut Qodari, pengalaman Surabaya memperlihatkan bahwa sinkronisasi data tidak hanya berkaitan dengan pembaruan teknologi. Sistem tersebut juga menjadi langkah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil,” ujar Qodari.
Ke depan, interoperabilitas data melalui Portal Perlinsos Digital diharapkan tidak hanya memperkuat penyaluran bantuan sosial. Keterhubungan tersebut juga diproyeksikan menjadi fondasi bagi layanan publik digital yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
