Headline.co.id, Surabaya ~ Uji coba Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, mencatat partisipasi pendataan warga sebesar 99,82 persen. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi secara nasional dalam uji coba sistem yang sedang dimatangkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di 43 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi. Implementasi itu ditinjau Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran melalui pemadanan data digital.
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Aris Kurniawan, mengatakan integrasi data dirancang untuk mengatasi potensi ketidaktepatan penyaluran bansos yang selama ini disinyalir mencapai sekitar 40 persen.
“Tujuan Perlinsos adalah memastikan bansos tepat sasaran. Melalui pemadanan data digital ini, kita dapat meminimalisasi dan mengeliminasi penerima yang tidak layak,” ujar Aris saat dihubungi pada Selasa (28/7/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Perlinsos Digital Mengubah Peta Penerima Bansos
Menurut Aris, verifikasi ulang melalui Perlinsos Digital mengubah peta penerima bantuan. Warga yang sebelumnya belum terjangkau, tetapi memenuhi persyaratan, kini masuk dalam daftar yang berpotensi layak menerima bantuan pada tahun depan.
Di sisi lain, warga yang berdasarkan verifikasi terbukti memiliki tingkat ekonomi mampu dikeluarkan dari skema penerima bantuan. Proses tersebut dilakukan melalui pemadanan data kependudukan dengan berbagai basis data kementerian dan lembaga.
Verifikasi dilakukan secara otomatis dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Data tersebut dipadankan dengan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendeteksi anggota keluarga yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), data Kementerian ATR/BPN terkait kepemilikan sertifikat tanah, serta data PLN mengenai daya listrik rumah tangga.
Apabila dalam satu kartu keluarga terdeteksi anggota keluarga berstatus ASN atau penggunaan listrik di atas 900 VA, sistem akan secara otomatis mengategorikan keluarga tersebut sebagai tidak layak menerima bantuan. Namun, warga tetap diberi kesempatan mengajukan sanggahan atau naik banding jika data yang tercantum tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Integrasi Data Menggunakan SPLP dan PDN
Program Perlinsos Digital berada di bawah Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Dalam program tersebut, Kemkomdigi menyediakan infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
Kedua infrastruktur itu digunakan untuk mendukung pertukaran data antarlembaga secara aman dan real-time. Dengan sistem tersebut, proses pemeriksaan kelayakan penerima bantuan dapat dilakukan berdasarkan pemadanan data dari sejumlah instansi pemerintah.
Aris juga memastikan pengelolaan data dalam Perlinsos Digital telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pembagian data dilakukan berdasarkan persetujuan resmi atau consent dari pemilik data.
Kemkomdigi bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menerapkan teknologi Cryptography as a Service. Seluruh lalu lintas data yang dipertukarkan dienkripsi secara ketat sehingga tidak dapat dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.
Surabaya Jadi Bagian Wilayah 3 Koordinasi
Kota Surabaya merupakan bagian dari Wilayah 3 koordinasi Kemkomdigi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Wilayah koordinasi tersebut juga mencakup Kota Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Tegal.
Aris mengapresiasi kerja sama Pemerintah Kota Surabaya, ASN, serta agen Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendukung pendataan warga. Kolaborasi tersebut membuat jumlah warga yang belum terdata tersisa di bawah satu persen.
Capaian partisipasi 99,82 persen di Kecamatan Tambaksari menjadi bagian dari rangkaian uji coba sebelum sistem diterapkan secara masif secara nasional. Uji coba itu tidak hanya mengukur tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga menguji keandalan aplikasi, kecepatan transaksi, keamanan, serta validitas data.
Aris mengatakan berbagai persoalan yang ditemukan selama uji coba akan digunakan sebagai bahan perbaikan agar penerapan Perlinsos Digital di daerah lain dapat berjalan lebih baik.
“Uji coba ini menjadi wahana ‘belanja masalah’ agar saat di rollout secara nasional nanti, kendala teknis dan operasional di lapangan dapat diminimalisir sepenuhnya,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
